PADA APEL UPACARA BENDERA SENIN, 18 APRIL 2005
Senin, 18 April 2005 00:00:00 - Oleh : puspen - Dibaca : 2195
Home » Amanat » PADA APEL UPACARA BENDERA SENIN, 18 APRIL 2005

PARA PERWIRA, BINTARA, DAN TAMTAMA, SERTA PARA PNS TNI YANG SAYA BANGGAKAN,

          TERLEBIH DAHULU MARILAH KITA PANJATKAN PUJI SYUKUR KE HADIRAT TUHAN YANG MAHA ESA ATAS SEGALA LIMPAHAN RAHMAT DAN KARUNIA-NYA, PADA HARI INI KITA DAPAT MENGIKUTI UPACARA BENDERA TUJUH BELASAN BULAN APRIL 2005 DALAM KEADAAN SEHAT WALAFIAT.

          UPACARA BENDERA TUJUH BELASAN SETIAP BULAN INI DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENGGANTI APEL BENDERA SETIAP HARI SENIN, DENGAN TUJUAN, UNTUK MELESTARIKAN TRADISI JUANG SEMANGAT PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA 17 AGUSTUS 1945, DENGAN MENGAKTUALISASIKAN SEMANGAT CINTA TANAH AIR, PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA DALAM MENGISI KEMERDEKAAN, MELALUI PEMBANGUNAN PADA SETIAP ASPEK KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA.

          DI SISI LAIN FORUM APEL SEPERTI INI, JUGA MERUPAKAN SARANA KOMUNIKASI PENTING BAGI SETIAP PEMIMPIN DI LINGKUNGAN TNI SAMPAI TINGKAT SATUAN YANG PALING DEPAN DI DAERAH, DALAM RANGKA MENYAMPAIKAN INFORMASI DAN PENERANGAN MENGENAI BERBAGAI KEBIJAKAN MAUPUN MASALAH AKTUAL YANG SANGAT ERAT KAITANNYA DENGAN PELAKSANAAN TUGAS POKOK TNI SAAT INI DAN YANG AKAN DATANG. DIHARAPKAN MELALUI INFORMASI DAN KOMUNIKASI YANG INTENSIF, SATU KESATUAN RANTAI KOMANDO DAPAT DILAKSANAKAN LEBIH EFEKTIF DAN DAPAT DIBANGUN KESAMAAN PERSEPSI BAGI SETIAP PRAJURIT DAN PNS-TNI, BAIK DALAM HUBUNGAN SATUAN MAUPUN SECARA PERORANGAN.

          PESERTA UPACARA SEKALIAN,

          TAHUN 2005 INI MASIH MERUPAKAN KELANJUTAN MASA TRANSISI KONSOLIDASI DEMOKRASI MENUJU TATANAN KEHIDUPAN INDONESIA YANG LEBIH BAIK, AMAN, DAMAI DAN SEJAHTERA. BANYAK PELAJARAN DAN PENGALAMAN YANG DAPAT KITA PETIK HIKMAHNYA TERKAIT PERMASALAHAN STABILITAS KEAMANAN NASIONAL YANG MASIH MERUPAKAN PRIORITAS YANG PERLU DISELESAIKAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PENYELESAIAN DAN PEMULIHAN KRISIS MULTI DIMENSIONAL. BERPANGKAT DARI ITU SEMUA TERBENTANG TANTANGAN TUGAS TNI YANG MAKIN BERAT DAN KOMPLEK, YANG MENUNTUT KITA SEMUA UNTUK MEMBERIKAN KONTRIBUSI PENGABDIAN YANG LEBIH BAIK DAN LEBIH BERKUALITAS.

          SAAT INI TNI TELAH MEMILIKI PAYUNG HUKUM UNDANG-UNDANG RI NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TNI, SEBAGAI PEGANGAN DAN PEDOMAN ARAH YANG BERKEKUATAN HUKUM MENGATUR KEDUDUKAN, JATI DIRI, PERAN, FUNGSI, DAN TUGAS POKOK TNI. KEWENANGAN TERSEBUT UNTUK MENEGAKKAN KEDAULATAN NEGARA, MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN WILAYAH NKRI YANG BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA RI TAHUN 1945, SERTA MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA DARI ANCAMAN DAN GANGGUAN TERHADAP KEUTUHAN BANGSA DAN NEGARA.

          TNI TELAH, SEDANG DAN MASIH TERUS MELAKUKAN PENATAAN SEBAGAIMANA DIAMANATKAN UNDANG-UNDANG DI ATAS. BERBAGAI KEBERHASILAN TELAH MENGEMBALIKAN KEPERCAYAAN RAKYAT TERHADAP CITRA DAN KINERJA TNI, NAMUN DEMIKIAN TIDAK DIPUNGKIRI INTERNAL TNI MASIH TERJADI ADANYA PELANGGARAN DISIPLIN DAN HUKUM, YANG SEKECIL APAPUN DAPAT BERDAMPAK NEGATIF TERHADAP CITRA TNI YANG SUDAH MULAI PULIH.

          PESERTA UPACARA SEKALIAN,

          PADA TANGGAL 12 APRIL 2005 TELAH DILAKSANAKAN RAPIM TNI TAHUN 2005 DENGAN TUJUAN MENYATUKAN VISI TNI AGAR MEMILIKI KESAMAAN PEMAHAMAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS, YANG DIAWALI EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KERJA TAHUN 2004 SERTA PENYAMPAIAN ARAHAN KEBIJAKSANAAN PANGLIMA TNI PADA PROGRAM KERJA TAHUN 2005. UNTUK ITU TERHADAP HASIL EVALUASI DAN INSTROSPEKSI, KITA MENSYUKURI KEBERHASILAN SEKALIGUS MAU MEMPERBAIKI KEKURANGAN DAN KELEMAHAN, SEHINGGA KE DEPAN KITA MAMPU MENGHADAPI TANTANGAN TUGAS DENGAN PENUH OPTIMISME DAN PERCAYA DIRI.

          TNI SEBAGAI KOMPONEN UTAMA KEKUATAN PERTAHANAN NEGARA HARUS MENYIAPKAN DIRI DENGAN BAIK, PROFESIONAL DAN PROPORSIONAL GUNA MENGHADAPI TUGAS POKOK DI TAHUN 2005, ANTARA LAIN PENGAMANAN WILAYAH BLOK AMBALAT, PENYELESAIAN MASALAH PEMBERONTAK GEROMBOLAN SEPARATIS BERSENJATA DI PROVINSI NAD DAN PAPUA SERTA KONFLIK KOMUNAL MAUPUN SOSIAL DI BEBERAPA DAERAH. TNI JUGA HARUS MEMPERSIAPKAN OPERASI BANTUAN KEMANUSIAAN DI SAMPING TINDAK LANJUT PASCA TANGGAP DARURAT DI PROVINSI NAD DAN SUMUT MELALUI TAHAP REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI, JUGA TELAH MENGERAHKAN KEMBALI KEKUATAN DAN PERALATANNYA UNTUK OPERASI BANTUAN KEMANUSIAAN AKIBAT GEMPA BUMI SUSULAN YANG TERJADI DI PULAU NIAS DAN SIMEULEU.

          PADA TANGGAL 22-23 APRIL 2005 DI JAKARTA AKAN DISELENGGARAKAN KONFERENSI TINGKAT TINGGI ASIA AFRIKA, DAN TANGGAL 24 APRIL 2005 DI BANDUNG AKAN DILAKSANAKAN PERINGATAN 50 TAHUN KONFERENSI ASIA AFRIKA, YANG AKAN DIHADIRI OLEH PARA PEMIMPIN NEGARA ASIA DAN AFRIKA SERTA UNDANGAN PIMPINAN NEGARA LAINNYA. KEGIATAN INI MERUPAKAN MOMENTUM PENTING DAN STRATEGIS YANG MEMILIKI NILAI DAN BERKAITAN DENGAN KEPERCAYAAN, KEHORMATAN, DAN MARTABAT BANGSA INDONESIA DI FORUM INTERNASIONAL. MENGHADAPI HAL TERSEBUT, TNI DILIBATKAN SEBAGAI PENGAMANAN DALAM RANGKA SUKSENYA KEGIATAN TERSEBUT, CERMATI PERKEMBANGAN SITUASI SECARA PROFESIONAL DAN PROPORSIONAL DALAM MENGANTISIPASI BERBAGAI KEMUNGKINAN UPAYA KELOMPOK TERTENTU YANG INGIN MENGGAGALKANNYA MELALUI AKSI UNJUK RASA MAUPUN SABOTASE DAN TEROR.

          UNTUK ITU KESIAPSIAGAAN DAN KEWASPADAAN UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS-TUGAS TERSEBUT, MESKIPUN DIHADAPKAN BERBAGAI KETERBATASAN YANG ADA HENDAKNYA TETAP DAPAT DILAKSANAKAN DENGAN SEMANGAT, DISIPLIN, PROFESIONAL, PROPORSIONAL, SOLID, DAN PENUH DEDIKASI PENGABDIAN YANG TERBAIK DEMI KEPENTINGAN RAKYAT, BANGSA, DAN NEGARA.

          PESERTA UPACARA SEKALIAN,

          SAAT INI TNI SEDANG MELAKUKAN PENATAAN DAN PENERTIBAN BISNIS TNI YANG TELAH TERJADI BIAS DARI TUJUAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PERJURIT. KEBERADAAN KOPERASI DI LINGKUNGAN SATUAN TNI BERUPA INDUK KOPERASI, PUSAT KOPERASI DAN PRIMER KOPERASI MASIH TETAP AKAN DIPERTAHANKAN SEBAGAIMANA KETENTUAN UU NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG KOPERASI. PENATAAN MANAJEMAN DAN KUNTABILITAS PERLU D DIARAHKAN LEBIH FOKUS BAGI KEPENTINGAN KESEAHTERAAN PRAJURTI DAN KELUARGANYA DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN POKOK MAUPUN SKUNDER. KE DEPAN TIDAK BOLEH LAGI TERJADI UNIT USAHA KOPERASI TNI YANG TIDAK BERORIENTASI TERHADAP KEPENTINGAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PRAJURIT, SEHINGGA TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN SECARA HUKUM DAN KEPADA PUBLIK.

          SANTUNAN ASABRI BAGI KELUARGA PRAJURIT YANG GUGUR ATAU CACAT DI DAERAH KONFLIK, PADA REALISASINYA BELUM MENCAPAI TERGET PAGU YANG DISEDIAKAN YAITU BARU DAPAT DICAIRKAN UNTUK + 1.000 PRAJURIT, DARI + 7.000 YANG DISEDIAKAN. UNTUK ITU PARA KOMANDAN SATUAN DAN PEJABAT PERSONEL HARUS LEBIH PROAKTIF DALAM MENCARI DAN MEMPROSES SANTUNAN TERSEBUT.

          DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM YANG SEDANG DIGALAKKAN PEMERINTAH TERHADAP PEMBERANTASAN PENCURIAN KEKAYAAN ALAM KHUSUSNYA ILLEGAL LOGGING DAN PENYALAHGUNAAN BBM, POSISI TNI MENDUKUNG KEPUTUSAN POLITIK PEMERINTAH TERSEBUT UNTUK DILAKSANAKAN TANPA PANDANG BULU DAN DISKRIMINATIF. KEGIATAN ILLEGAL TERSEBUT TIDAK HANYA MERUGIKAN NEGARA TETAPI  JUGA MERUSAK LINGKUNGAN YANG CUKUP BESAR. HAL INI PERLU DITANGANI SECARA SUNGGUH-SUNGGUH DAN TNI TELAH MENURUNKAN TIM UNTUK MEMBANTU PEMERINTAH DAN POLRI, MENGINGAT DITENGARAI ADANYA INSTITUSI DAN OKNUM TERTENTU TERLIBAT DI DALAMNYA. UNTUK PELANGGARAN BERAT INI PIMPINAN TNI AKAN MENINDAK SESUAI HUKUM YANG BERLAKU DENGAN SANKSI YANG TEGAS APABILA TERBUKTI ADA OKNUM TNI YANG TERLIBAT, KARENA SANGAT MENCORENG NAMA BAIK DAN CITRA TNI.

             PESERTA UPACARA SEKALIAN,

          MEMASUKI TAHUN 2005 INI SESUAI KEHIDUPAN KETATANEGARAAN YANG BARU AKAN DIMULAI PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH (PILKADA) SECARA LANGSUNG OLEH RAKYAT YANG AKAN DISELENGGARAKAN BULAN JUNI 2005 DI DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SELURUH INDONESIA SESUAI JADWAL MASING-MASING DAERAH. SESUAI KETENTUAN UU NOMOR 32 TAHUN 2004 DAN PP NOMOR 6 TAHUN 2004, BAGI ANGGOTA TNI DITENTUKAN TIDAK MENGGUNAKAN HAK MEMILIH, TETAPI DIBERI KESEMPATAN MENGGUNAKAN HAK DIPILIH UNTUK MENJADI BAKAL CALON KEPALA/WAKIL KEPALA DAERAH. PIMPINAN TNI MENGHORMATI DAN MENDUKUNG KEPUTUSAN POLITIK INI SEBAGAI KESEPAKATAN BANGSA. UNTUK  ITU HENDAKNYA ANGGOTA TNI DAPAT MENGGUNAKAN HAK DIPILIH SEBAGAI HAK PERSEORANGAN WARGA NEGARA UNTUK MENJADI CALON TERSEBUT SEJAUH MEMENUHI SYARAT DAN MENGIKUTI RAMBU-RAMBU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. DALAM PELAKSANAANYA BAGI ANGGOTA TNI YANG MENCALONKAN DIRI HARUS DINYATAKAN NON AKTIF DARI JABATAN (JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL) SERTA DARI STATUS MILITERNYA. APABILA TERPILIH YANG BERSANGKUTAN DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT DARI STATUS AKTIF KEPRAJURITAN, DAN APABILA TIDAK TERPILIH DAPAT AKTIF KEMBALI PADA JABATAN YANG TIDAK HARUS SAMA DENGAN JABATAN SEBELUM MENCALONKAN DIRINYA. KETENTUAN INI JUGA BERLAKU BAGI KELUARGA PRAJURIT (ISTRI/SUAMI) ANGGOTA TNI DAN PNS TNI. UNTUK ITU BAGI SETIAP PRAJURIT/ANGGOTA TNI YANG MENCALONKAN DIRI HENDAKNYA DAPAT MEMPEDOMANI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PILKADA, SEHINGGA DAPAT BERKOMPETISI DALAM PILKADA SECARA FAIR DAN KONSTITUSIONAL, TETAP MENJAGA JARAK TERHADAP INSTITUSI DAN PRAJURIT TNI YANG LAINNYA DALAM MENERAPKAN KEBIJAKSANAAN NETRALITAS TNI DENGAN TIDAK MENGGUNAKAN HAK MEMILIHNYA.

          PARA PRAJURIT DAN PESERTA UPACARA SEKALIAN,

          SEBELUM MENGAKHIRI AMANAT INI SELAKU PANGLIMA TNI, SAYA INGIN MEMBERIKAN PENEKANAN UNTUK DIJADIKAN PEDOMAN DALAM BERTUGAS, SEBAGAI BERIKUT :

          PERTAMA, PELIHARA DAN TINGKATKAN KESIAPSIAGAAN DAN KEWASPADAAN DI LANDASI SEMANGAT PENGABDIAN, DEDIKASI, PROFESIONALISME, SOLIDITAS, DAN DISIPLIN YANG TINGGI DALAM SETIAP PELAKSANAAN TUGAS DEMI KEPENTINGAN RAKYAT, BANGSA DAN NEGARA.

          KEDUA, OPTIMALKAN PELAKSANAAN TUGAS OPERASI BANTUAN KEMANUSIAAN DALAM MEMBANTU KORBAN BENCANA GEMPA DAN TSUNAMI DI PROVINSI NAD DAN SUMUT, TERMASUK PENANGANAN TANGGAP DARURAT DI DAERAH PULAU NIAS DAN SIMEULEU.

          KETIGA, OPTIMALKAN PELAKSANAAN TUGAS OPERASI PEMULIHAN KEAMANAN DALAM RANGKA MENUMPAS GERAKAN SEPARATIS BERSENJATA DI PROVINSI NAD DAN PAPUA, SERTA OPERASI PENGAMANAN WILAYAH PERBATASAN DALAM RANGKA MENJAMIN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA SERTA TETAP TEGAKNYA KEUTUHAN DAN KEDAULATAN NKRI.

          KEEMPAT, LAKSANAKAN PENGAMANAN KONFERENSI TINGKAT TINGGI ASIA AFRIKA DI JAKARTA DAN PERINGATAN 50 TAHUN KONFERENSI ASIA AFRIKA DI BANDUNG DENGAN TERTIB DAN DISIPLIN SERTA PROFESIONAL DAN PROPORSIONAL, DEMI CITRA, HARKAT, DAN MARTABAT BANGSA DI FORUM INTERNASIONAL.

          DEMIKIAN AMANAT SAYA, SEMOGA TUHAN YANG MAHA KUASA SELALU MEMBERIKAN PETUNJUK BIMBINGAN, DAN PERLINDUNGANNYA KEPADA KITA SEMUA DALAM MELANJUTKAN TUGAS PENGABDIAN KEPADA BANGSA DAN NEGARA.

          SELAMAT BERTUGAS.

 

 

PANGLIMA TNI

 

 

ENRIARTONO SUTARTO

JENDERAL TNI

         

         

Baca "Amanat" Lainnya

Disiplin, Militansi, Semangat Nasionalisme, Patriotisme dan Nilai-Nilai Luhur Bangsa Menuju Indonesia Yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil Dan Makmur Perlu Lebih Ditingkatkan

Panglima TNI Jendral Moeldoko

Pengumuman

Polling

Informasi apa yang paling Anda butuhkan dari website ini ?

 
AGENDA KEGIATAN
pendidikan
patriot
download
download
download
persyaratan
beasiswa
PSDP
LPSE
pendidikan

Video TNI