SEPUTAR PERGANTIAN PANGLIMA TNI
Kamis, 29 Desember 2005 00:00:00 - Oleh : puspen - Dibaca : 1298
Home » Opini » SEPUTAR PERGANTIAN PANGLIMA TNI

          Issu pergantian Panglima TNI belakangan ini kembali meramaikan pemberitaan media messa seiring dengan akan berakhirnya masa jabatan Panglima TNI Jenderal TNI Endriartono Sutarto Januari 2006, bersamaan dengan akan berakhirnya masa penyerahan senjata GAM dan penarikan pasukan nonorganik TNI di NAD. Sejumlah nama pun dimunculkan sebagai bakal calon Panglima TNI yang baru.

          Mengacu kepada ketentuan pasal 13 ayat (4) UU TNI Nomor 34/2004, yang menyatakan jabatan Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Djoko Santoso, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Slamet Subijanto, Kepala Staf Angkatan Udara Djoko Suyanto dan mantan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu.

          Dari sisi persyaratan konstitusi maupun akademis/kemampuan individu, jelas keempat calon tersebut memiliki kemampuan yang tidak diragukan lagi, karena semua telah melalui suatu proses dan pentahapan jenjang karier yang sangat ketat dan selektif sehingga bisa menggapai pangkat tertinggi di lingkungan TNI yaitu Jenderal (bintang empat) dan menduduki jabatan nomor satu di angkatannya masing-masing. Jelas ini merupakan suatu prestasi yang tidak bisa diraih oleh semua orang (prajurit), hanya para prajurit pilihan yang bisa sampai pada level tersebut.

          Oleh karena itu dalam tulisan ini saya tidak akan mengkaji siapa yang lebih pas menduduki jabatan Panglima TNI baru, menggantikan Jenderal TNI Endriartono Sutarto, melainkan lebih cenderung pada sisi politiknya/penentuan pengangkatan Panglima TNI. Karena seperti yang sering kita dengar bahwa TNI dilarang berpolitik praktis, tetapi sayangnya, malahan para politisi sipil sendiri yang cenderung menarik TNI ke dalam politik praktis. Hal ini terlihat dengan sangat jelas di dalam ketentuan UU TNI Nomor 34/2004 yang menetapkan bahwa Panglima TNI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

          Dengan adanya ketentuan tersebut, secara tidak sadar kita telah menarik para Jenderal TNI untuk berpolitik, karena ia mau mendapatkan karier puncak di tubuh TNI yaitu Panglima TNI, otomatis akan berusaha mendekati para politisi di DPR guna mendapatkan dukungan sebagai syarat dapat diangkat menjadi Panglima TNI. Hal tersebut sama halnya kita membuka peluang kepada TNI untuk bermain mata dengan parpol agar bisa sampai pada tujuan menduduki jabatan Panglima TNI.

          Oleh karena itu mungkin ada baiknya keterlibatan DPR dalam hal penentuan jabatan Panglima TNI ditinjau kembali, sehingga peluang TNI untuk berpolitik, akan berkurang, biarkan kewenangan pengangkatan Panglima TNI menjadi hak prerogatif Presiden selaku Panglima Tertinggi TNI tanpa dicampuri oleh DPR.

Baca "Opini" Lainnya

Disiplin, Militansi, Semangat Nasionalisme, Patriotisme dan Nilai-Nilai Luhur Bangsa Menuju Indonesia Yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil Dan Makmur Perlu Lebih Ditingkatkan

Panglima TNI Jendral Moeldoko

Pengumuman

Polling

Informasi apa yang paling Anda butuhkan dari website ini ?

 
AGENDA KEGIATAN
pendidikan
patriot
download
download
download
persyaratan
beasiswa
PSDP
LPSE
pendidikan

Video TNI