“PR? UNTUK PANGLIMA TNI YANG BARU
Senin, 13 Februari 2006 00:00:00 - Oleh : puspen - Dibaca : 838
Home » Opini » “PR? UNTUK PANGLIMA TNI YANG BARU

        Wacana publik tentang siapa dan dari angkatan mana Panglima TNI yang baru akhirnya terjawab setelah Rapat Paripurna DPR menyetujui pengangkatan Marsekal TNI Djoko Suyanto pada hari Selasa (7/2).

Kendati ada  “kerikil politis“ dalam proses pengangkatannya, yakni terdapat fraksi di DPR yang tidak/kurang menyetujui yang bersangkutan dengan alasan tertentu, Marsekal Djoko kini tinggal menunggu waktu untuk dilantik menjadi panglima TNI yang baru.

Seiring dengan menggelindingnya bola demokratisasi yang terus melaju di negeri ini, seyogianya semua pihak berbesar jiwa menerima keputusan tersebut secara positif, tetapi tetap dengan spirit kritis-korektif dalam mengawal perjalanan tugas panglima yang baru ini ke depan. Dalam situasi tatkala bangsa-negara masih belum sepenuhnya keluar dari belitan krisis multiaspek, sementara situasi stabilitas dan keamanan dalam negeri maupun ancaman rill dan potensial termasuk separatisme masih juga membayang-bayangi kehidupan bangsa, maka di pundak Panglima TNI yang baru terdapat beban kepercayaan rakyat agar dapat menjadikan TNI semakin kapabel dan profesional.

Sebagai purnawirawan TNI dengan apresiasi yang tinggi terhadap Panglima TNI yang baru, saya ingin berbagi dan memberikan masukan karena dengan mencermati situasi kekinian dan estimasi kondisi ke depan, Panglima TNI menghadapi “pekerjaan rumah“ (PR) yang tidak ringan.

TNI dan politik (praktis)

            Berbagai opini berkembang seputar pengangkatan Panglima TNI kali ini yang dikait-kaitkan pula dengan kepentingan politik. Namun, “roh“ yang semestinya dihidupkan dalam setiap momentum pergantian Panglima TNI adalah niat dan ikhtiar untuk terus-menerus menjaga hati diri TNI sebagai “tentara rakyat (bukan tentara golongan dan senantiasa membela kepentingan rakyat), tentara nasional (berorientasi pada kepentingan nasional) dan tentara profesional (memiliki kompetensi dan karakter keprajuritan yang tinggi)“.

Hanya dengan demikian bisa ditingkatkan prestasi, reputasi, dan citra TNI sendiri, yang pada gilirannya berdampak pada naiknya kepercayaan publik dan melonjaknya bobot pengabdian TNI kepada bangsa-negara.

Ada beberapa PR yang hemat saya bersifat urgen untuk Panglima TNI yang baru. Pertama, TNI harus berupaya sepenuhnya bebas (untuk tidak mengatakan “steril“) dari permainan politik praktis. Pada masa lampau ketika TNI disalahgunakan untuk kepentingan politik kekuasaan, maka “penyakit“ politik praktis pun merasuk ketubuh TNI sendiri sehingga menimbulkan fragmentasi, rapuhnya soliditas internal, tidak terwujudnya merit system (kenaikkan pangkat atau pemberian jabatan cenderung didasarkan pada “siapa lebih dekat dengan siapa“, bukan berlandaskan prestasi dan reputasi di lapangan sebagai prajurit profesional!).

Dalam konteks ini PR Panglima TNI yang baru adalah konsolidasi internasl untuk meningkatkan kohesivitas/soliditas TNI, menjaga keutuhan garis komando, implementasi meritokrasi secara konsisten, serta mencegah kemungkinan adanya satuan-satuan TNI yang digunakan untuk kepentingan politik (praktis). Dengan demikian, profesionalisme TNI sebagai sasaran utama akan lebih mudah diwujudkan.

Namun, untuk itu kaum politisi sipil pun harus lebih “profesional“ dalam arti berupaya mentransformasi diri dari sekadar politisi pemburu kekuasaan (power seeking politicions) menjadi negarawan dan demokrat sejati yang senantiasa berorientasi pada kepentingan nasional sehingga dapat mewujudkan stabilitas yang sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan nasional. Salah satu manifestasinya adalah tidak lagi menarik-narik TNI atau elemen TNI untuk memperkuat daya-tawar demi kekuasaan.

Pandangan prinsipiil-fundamental bahwa politik TNI adalah “politik Negara“ dalam formula sederhana berarti TNI memiliki komitmen tinggi terhadap ideologis, konstitusi, serta keselamatan dan eksistensi bangsa-negara. Dengan demikian, kerlibatan TNI dalam panggung politik dapat terjadi hanya jika keselamatan dan eksistensi bangsa-negara menjadi taruhan dalam pertentangan politik-ideologis.

Pertentangan ideologis atau “perang“ politik yang membahayakan bangsa-negara akan selalu merangsang keluarnya TNI dari “sarang“ profesionalisme sebagai militer yang seharusnya berada di ranah pertahanan. “Gen“ militer di mana pun adalah kewajiban dan rasa tanggung jawab yang tinggi untuk menjaga dan mempertahankan keselamatan bangsa-negara.

Selama masalah fundamental kenegaraan atau platform kebangsaan belum selesai, akan sulit dicegah kemungkinan TNI masuk ke wilayah politik (negara). Menurut Elliot E Cohen, secara ideal dan universal militer antara lain berfungsi melindungi orde politik dan sosial, tetapi tidak melibatkan diri dalam politik praktis. Namun, militer di mana pun pasti terpanggil untuk masuk ke ranah “politik Negara“ manakala eksistensi bangsa-negara telah menjadi taruhan dalam pertentangan politik-ideologis atau persetuan antarkelompok. Samuel P Huntington pun mengatakan upaya mereduksi intervensi militer ke dalam politik dan intervensi politik ke dalam militer sebagai sesuatu yang ideal (sebagai satu bentuk implementasi objective civillan control) hanya dapat dilakukan ketika pertikaian ideologis bukan lagi menjadi masalah dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan.

Pemeliharaan Kemampuan

Kedua, TNI perlu memprioritaskan upaya memelihara dan meningkatkan kemampuan, bukan kekuatan. Secara kuantitatif kita memang sangat membutuhkan pengembangan kekuatan. Wilayah seluas Indonesia dengan gradasi kerawanan dan potensi konflik di daerah-daerah perbatasan memerlukan kekuatan militer yang tangguh dengan kuantitas memadai.

Namun secara kualitatif profesionalisme TNI (terutama AD) sudah lama mengalami penurunan akibat terlalu lamanya TNI tercebur dalam kolam politik praktis sehingga menumpulkan profesionalisme, menggerus keterampilan militer, serta menggerogoti karakter keprajuritan yang sejati.

Selain itu, sudah terlalu lama pula TNI harus berjalan dengan anggaran yang jauh dari memadai. Berkaitan dengan itu, dalam perencanaan strategis sebaiknya anggaran yang masih jauh dari memadai itu lebih diprioritaskan untuk peningkatan dan pemeliharaan kualitas/kemampuan militer ketimbang pengembangan kekuatan secara kuantitatif.

Perlu disadari tingginya potensi risiko apabila memiliki militer dengan jumlah besar tetapi tidak disertai kemampuan dan kesejahteraan yang memadai sehingga mengakibatkan rendah-nya “disiplin“.

Implementasi kebijakan tersebut secara sistematik adalah memperbaiki software (terutama melakukan perubahan/penyesuaian orientasi doktriner-militer); pembenahan brainwer/manware (khususnya peningkatan kemampuan dan jumlah pelatih/instruktur militer); dan pemantapan hardware (sarana/prasarana pendidikan dan pelatihan yang memadai).

Dengan demikian, kita terlebih dahulu memfokuskan perhatian dan dana yang ada pada upaya pemeliharaan/peningkatan kualitas. Kalau anggaran sudah memadai, barulah dilakukan pengembangan kekuatan secara kuantitatif.

Selamat bekerja, Marsekal!

Baca "Opini" Lainnya

Disiplin, Militansi, Semangat Nasionalisme, Patriotisme dan Nilai-Nilai Luhur Bangsa Menuju Indonesia Yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil Dan Makmur Perlu Lebih Ditingkatkan

Panglima TNI Jendral Moeldoko

Pengumuman

Polling

Informasi apa yang paling Anda butuhkan dari website ini ?

 
AGENDA KEGIATAN
pendidikan
patriot
download
download
download
persyaratan
beasiswa
PSDP
LPSE
pendidikan
innovasipanglimatni

Video TNI