TNI IKUT PEMILU 2009
Kamis, 9 Maret 2006 00:00:00 - Oleh : puspen - Dibaca : 1398
Home » Opini » TNI IKUT PEMILU 2009

Di akhir masa jabatannya mantan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto memberikan "pesan" sangat besar kepada penggantinya yakni, Marsekal Djoko Suyanto. Dia menitip pesan agar TNI diperjuangkan mendapat hak-hak politik dalam Pemilu 2009. Dari statement ini telah memicu polemik politik diberbagai media massa ihwal TNI ikut Pemilu 2009, yang sebenarnya ketidakpastian hak memilih bagi anggota TNI dan Polri sebagai warga negara Indonesia merupakan masalah lama.

Pada prinsipnya, sebagai warga negara, anggota militer memang memiliki hak yang sama dengan warga negara lain untuk berpartisipasi dalam kehidupan berdemokrasi melalui pemilu. Demokrasi tidak mengenal pilih kasih dan diskriminatif terhadap warga negaranya dalam menggunakan hak politiknya, termasuk kepada anggota militer.

Karena itu, pemulihan hak memilih anggota TNI tentunya menjadi bagian yang esensial dari pembangunan demokrasi mengingat selama 32 tahun lebih, TNI tidak pernah menggunakan hak memilihnya. Sejarah demokrasi kita sebenarnya telah mengakui dan memperbolehkan anggota militer maupun anggota polisi untuk berpartisipasi dalam pemilu, sebagaimana pernah diterapkan pada Pemilu pertama di Indonesia 1955. Namun, kini, keinginan untuk memulihkan hak memilih anggota TNI pada Pemilu 2009 harus dilihat secara lebih hati-hati dan serius.

Pada level perundang-undangan sendiri, terjadi kesimpangsiuran mengenai hak pilih TNI. UU No.3/1999 Tentang Pemilihan Umum yang telah diubah oleh UU No. 4/2000, melalui pasal 30, sebenarnya sudah secara tegas melarang anggota TNI. Dalam UU ini masih menggunakan istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk menggunakan hak pilih dalam perhelatan pemilu.

Namun, larangan dalam UU No.3/1999 dikaburkan oleh pasal 145 UU No.12/2003 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Di mana pasal tersebut menyatakan secara spesifik bahwa anggota TNI dan Polri tidak menggunakan hak memilih pada Pemilu 2004. Ketentuan yang sama juga termaktub dalam pasal 102 UU No.23/2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam UU No.34/2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, pasal 39, tertuang prajurit dilarang terlibat dalam: 1) kegiatan menjadi anggota partai politik, 2) kegiatan politik praktis, 3) kegiatan bisnis, dan 4) kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.

Merujuk pada UU No.12/2003 dan UU No.23/2003, sebenarnya sangat "masuk akal" apabila kemudian ke luar pernyataan dari kalangan TNI bahwa mereka dapat menggunakan hak pilih mereka setelah Pemilu 2004, yang kemudian ditafsirkan dapat diberlakukan pada Pemilu 2009.

Hal ini semakin "masuk akal" karena faktanya UU No.34/2004 tidak memuat aturan yang melarang anggota TNI menggunakan hak pilih mereka dalam Pemilu. UU TNI hanya memuat larangan bagi prajurit TNI terlibat dalam kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilu dan jabatan politis lainnya. Namun ketentuan pasal 145 UU No.12/2003 mengandung kemungkinan bahwa dalam pemilu-pemilu setelah Pemilu 2004, anggota TNI dan Polri dapat saja menggunakan hak memilih.

Dalam berdemokrasi, bila saja hak memilih anggota TNI dan Polri pada Pemilu 2009 digunakan. Pertama, hak memilih merupakan hak asasi setiap warga negara. Selain itu, Fraksi TNI dan Polri di lembaga-lembaga legislatif pusat dan daerah telah dihapuskan sehingga tidak ada anggota legislatif yang menjadi wakil TNI dan Polri secara resmi. Kedua, sebagai pegawai negeri, PNS, anggota TNI dan Polri memiliki status yang sama dalam menggunakan hak dipilihnya, yakni hak untuk mengajukan diri atau diajukan sebagai calon dalam pemilu, dan ketiga, tidak boleh menjadi anggota partai politik dan menjadi calon dalam pemilu. Mereka boleh terjun ke dunia politik dengan syarat harus berhenti sebagai pegawai negeri. Hal ini jelas dan diatur dalam UU No. 43/1999 Tentang Pokok-pokok Pegawai Negeri, UU Pemilu, UU No. 23/2003 Tentang Pilpres, dan UU No. 32/2004 Tentang Pemerintah Daerah (yang mengatur pilkada).

Namun, terdapat perbedaan antara PNS dan anggota TNI dan Polri dalam hak memilih. PNS tidak pernah kehilangan hak memilih, sedangkan anggota TNI dan Polri tidak mempunyai hak memilih semenjak Pemilu 1971 hingga sekarang. Perbedaan ini sudah waktunya dihilangkan karena PNS dan anggota TNI dan Polri seharusnya mempunyai status sama dalam berhubungan dengan dunia politik. Dengan diberikannya hak memilih bagi anggota TNI dan Polri, berarti netralitas pegawai negeri jadi mempunyai pengertian sama, "berhak memilih dan dipilih".

Persoalannya kini, apakah kematangan dan profesionalisme TNI dan Polri siap untuk larut "berjibaku" secara fair, sehat, adil dan demokratis? Apakah ini pernyataan tulus dan sepenuh hati untuk penegakan HAM, membela hak politik anggota TNI dan Polri, atau sebaliknya, ingin menjerumuskan? Atau, ada grand strategy lain di balik statement itu?

Terlepas dari itu semua, perdebatan soal hak politik TNI dan Polri sebenarnya terlalu dini. Karena kenyataannya, hingga kini belum ada perangkat hukum yang jelas dan lengkap untuk menggiring TNI dan Polri mantap dalam berpolitik. Sebaiknya, yang harus kita dukung sekarang adalah tetap terjaganya kekompakan dan soliditas institusi keamanan negara dalam mengamankan NKRI dari rongrongan, baik dari dalam mau pun luar negeri.

Sebagaimana diungkapkan Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto, ada tiga pedoman yang merupakan landasan yang harus dicermati bersama, khususnya bagi TNI. Sikap TNI ini tidak hanya untuk Pemilu 2009, tetapi juga untuk pemilu yang akan datang, misalnya tahun 2014 dan seterusnya.

Pertama, TNI akan berpedoman pada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dalam mengaplikasikan, mengejawantahkan, dan menyalurkan aspirasi politiknya. Dalam hal ini yaitu menyalurkan hak pilihnya sebagai individu dalam pemilu, bukan hak pilih sebagai institusi. Kedua, yang patut dan harus dipahami seluruh masyarakat bahwa TNI tetap konsisten pada sikap netralitas yang harus dijunjung tinggi dan harus diimplementasikan dalam pelaksanaannya. Ketiga, harus mengedepankan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara di atas kepentingan institusi maupun pribadi.

Pendapat lain beranggapan Pemilu 2009 belum saatnya yang tepat bagi prajurit TNI menggunakan hak pilihnya dan sebaiknya pada Pemilu 2014. Karena diperkirakan pada masa itu tingkat kedewasaan dalam berpolitik, sudah semakin mantap. Tentu yang dimaksud tingkat kedewasaan semua pihak terutama para elite partai politik, proses pemantapan reformasi internal TNI dan membaiknya prasyarat-prasyarat lain bagi tumbuhnya sebuah demokrasi yang baik. Misalnya tingkat pendidikan dan perekonomian rakyat yang semakin baik, profesionalitas manajemen partai politik terutama masalah kaderisasi dan semakin banyaknya jumlah kelas menengah.

Munculnya keberagaman pendapat dan kekhawatiran jika prajurit TNI menggunakan hak pilih pada Pemilu 2009, antara lain kemungkinan disebabkan selain adanya trauma masa lalu yakni ketika TNI menjadi salah satu aktor utama dalam panggung politik Indonesia selama lebih dari tiga dekade, juga masih adanya keraguan terhadap kesiapan sipil dalam berdemokrasi atau dalam bahasa lain, masih adanya rasa ketidakpercayaan diri dari kalangan sipil.

Namun, kita tak perlu menutup mata saat melihat apa yang terjadi ketika mengikuti perkembangan dan peran para elite politik dalam beberapa tahun terakhir. Di samping menyaksikan munculnya banyak elite sipil di kancah nasional, kita juga prihatin menyaksikan adanya perselisihan antarelite yang belum dapat semuanya diselesaikan melalui kompromi politik secara elegan.

Barangkali karena itulah Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono pernah mengingatkan bahwa kalangan sipil perlu lebih memantapkan konsolidasi agar supremasi sipil sebagai ciri demokrasi bisa berjalan baik. Atau dengan kata lain, seperti dikemukakan Gubernur Lemhanas Profesor Muladi, bahwa kini masih perlu adanya pendewasaan politik, baik dalam internal TNI maupun komponen di luar TNI, sebelum kita benar-benar memutuskan apakah prajurit TNI akan menggunakan hak pilihnya atau tidak pada Pemilu 2009.

Mungkin kekhawatiran yang membayangi kita adalah dugaan adanya ekses yang akan terjadi. Atau seperti selama ini dipahami dan diyakini bahwa dalam politik praktis di Indonesia, militer masih merupakan faktor penentu dalam percaturan politik. Militer menjadi salah satu kekuatan politik yang banyak dipelajari dalam studi ilmu politik di berbagai perguruan tinggi. Keyakinan seperti itu, juga masih ada di benak sementara para elite politik kita dewasa ini.

Jika demikian halnya, maka tugas kita ke depan adalah bagaimana meningkatkan manajemen partai politik agar dapat melaksanakan fungsi-fungsi partai politik secara baik sehingga dapat melaksanakan demokrasi secara lebih cantik dan elegan, dan supremasi sipil menjadi pilihan terbaik bagi bangsa. Kita perlu juga memberikan kesempatan kepada TNI untuk menyelesaikan masalah-masalah internalnya. Karena sesungguhnya TNI-lah yang lebih banyak tahu tentang masalah yang dihadapi prajuritnya

Dalam konteks itu, persoalannya bukan terletak pada tidak adanya mekanisme dalam regulasi politik yang melarangnya, tetapi terletak pada budaya dan kepatuhan TNI untuk menjalankan perintah UU. Adalah benar dan tepat apabila hak pilih anggota TNI baru dapat dipulihkan bila sebagian besar agenda reformasi TNI (reformasi budaya dan reformasi struktur kelembagaan) menuju militer yang profesional yakni, tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi sudah terwujud.

Pemberian hak pilih kepada prajurit TNI tanpa terlebih dahulu menuntaskan agenda-agenda reformasi TNI akan membuka peluang politisasi TNI bagi kepentingan dukung-mendukung kontestan Pemilu 2009. Adalah bijak dan benar jika otoritas politik saat ini lebih memfokuskan perhatian pada upaya penuntasan seluruh agenda reformasi TNI. Dengan demikian, terdapat keadaan objektif yang mendukung independensi para prajurit TNI dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilu berikutnya.***

Penulis, alumnus Suscadoswir Lemhannas, Dekan Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan Unpas Bandung.

Baca "Opini" Lainnya

Disiplin, Militansi, Semangat Nasionalisme, Patriotisme dan Nilai-Nilai Luhur Bangsa Menuju Indonesia Yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil Dan Makmur Perlu Lebih Ditingkatkan

Panglima TNI Jendral Moeldoko

Pengumuman

Selasa, 5 Februari 2013
Lambang Mabes TNI Yang Baru
Kamis, 31 Mei 2012
Call Center

Polling

Informasi apa yang paling Anda butuhkan dari website ini ?

 
AGENDA KEGIATAN
patriot
download
download
download
persyaratan
beasiswa
PSDP
LPSE
pendidikan

Video TNI