HAK PILIH PRAJURIT TNI
Kamis, 16 Maret 2006 00:00:00 - Oleh : puspen - Dibaca : 718
Home » Opini » HAK PILIH PRAJURIT TNI

         Kontroversi pemberian hak pilih bagi anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI masih menjadi ajang perdebatan. Padahal, hak pilih bagi anggota TNI tersebut sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu. Penggunaan hak pilih bagi anggota TNI yang akan dilaksanakan pada tahun 2009 merupakan suatu kemajuan demokrasi di Indonesia, asalkan hak itu digunakan sebaik-baiknya.

          Panglima TNI Marsekal TNI Djoko Suyanto menetapkan tiga pedoman utama bagi penggunaan hak pilih prajurit TNI, yaitu landasan hukum dan aturan perundang-undangan, asas netralitas, serta kepentingan bangsa dan negara berada di atas kepentingan pribadi dan institusi.

          Ketiga pedoman tersebut harus sesuai dan berkaitan dengan hak anggota TNI sebagai warga negara yang berhak memilih dalam pemilu, dengan tidak melupakan dirinya sebagai alat Negara yang memiliki keterbatasan-keterbatasan. Reformasi di tubuh TNI bisa mengubah citra TNI untuk berperan mendukung proses demokratisasi dan pembentukan masyarkat sipil. Dengan profesionalisme prajurit serta disiplin prajurit dalam menjalankan tugas dengan baik, reformasi yang diinginkan di tubuh TNI akan tercapai.

          Kebijakan dalam penggunaan hak pilih prajurit TNI memerlukan kontrol yang dilakukan oleh pihak di luar institusi TNI, agar tidak terjadi penyimpangan atau intervensi oleh atasan/komandan terhadap prajuritnya.

          Dalam dua tahun ke depan akan dilakukan penelitian dan pengkajian terhadap hak pilih TNI melalui semua satuan dan kewilayahan, yang juga akan dilakukan oleh para pakar dan pengamat militer. Jika undang-undang menyatakan TNI berhak menggunakan hak pilihnya, TNI harus sudah siap seperti halnya tidak ada lagi Fraksi TNI di DPR/MPR.

          Terus berulangnya insiden bentrokan antara prajurit TNI dan Polri jangan selalu dikait-kaitkan bahwa TNI belum reformis. Perkelahian terjadi bukan dilatarbelakangi oleh pemisahan institusi TNI-Polri, tetapi karena bersifat spontan dan tidak terencana serta disebabkan gejolak emosi yang tinggi pada masing-masing individu.

          Tinggal bagaimana prajurit menyikapinya dan dapat bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai pembela Tanah Air agar tetap menjadi negara yang NKRI.

Baca "Opini" Lainnya

Disiplin, Militansi, Semangat Nasionalisme, Patriotisme dan Nilai-Nilai Luhur Bangsa Menuju Indonesia Yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil Dan Makmur Perlu Lebih Ditingkatkan

Panglima TNI Jendral Moeldoko

Pengumuman

Minggu, 12 Oktober 2014
PENERIMA PENGHARGAAN INOVASI PANGLIMA TNI 2014
Selasa, 5 Februari 2013
Lambang Mabes TNI Yang Baru
Kamis, 31 Mei 2012
Call Center

Polling

Informasi apa yang paling Anda butuhkan dari website ini ?

 
AGENDA KEGIATAN
pendidikan
patriot
download
download
download
persyaratan
beasiswa
PSDP
LPSE
pendidikan

Video TNI