SEKALI LAGI TENTANG HAK PILIH TNI
Jum`at, 25 Agustus 2006 00:00:00 - Oleh : puspen - Dibaca : 1317
Home » Opini » SEKALI LAGI TENTANG HAK PILIH TNI

Belakangan ini media massa diramaikan kembali oleh perbincangan tentang pemberian hak pilih bagi TNI dalam Pemilu 2009. Berbagi komentar elite politik, baik yang pro maupun kontra, telah mewarnai perdebatan tentang hal itu yang sepatutnya diapresiasi sebagai ekspresi spirit demokrasi di kalangan bangsa kita. Namun, tentu saja perlu perspektif kritis agar dapat diperoleh pandangan yang obyektif, rasional, dan realistis.

Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, misalnya, secara pribadi berpandangan belum saatnya hak itu diimplementasikan pada 2009 dengan alasan utama kondisi sosial ekonomi saat ini masih memprihatinkan. Lebih jauh, Juwono juga mengkhawatirkan prajurit TNI akan terpengaruh oleh tarik-menarik kepentingan di antara partai politik termasuk pengaruh dari Presiden dan Wakil Presiden.

Sebaliknya, Slamet Effendy Yusuf, anggota DPR dari F-PG yang mantan Ketua Bappilu Partai Golkar, berpendapat, hak pilih TNI sudah bisa diberikan dalam Pemilu 2009. Alasannya, anggota TNI sudah dewasa dan matang sehingga tak akan mudah terpengaruh oleh kepentingan partai politik tertentu. Partai-partai politik justru berupaya untuk mencari dukungan anggota TNI. Mereka cenderung menghendaki anggota TNI memberikan hak pilihnya dalam Pemilu 2009 (Kompas, 11/6/2006).

Memang, untuk memutuskan apakah hak pilih TNI akan diberikan pada Pemilu 2009 atau tidak, bukanlah persoalan sederhana karena berkait dengan keberhasilan reformasi internal TNI, kondisi/baik-buruknya TNI, bahkan kondisi bangsa dan negara di masa datang.

Dari diskursus di media massa kita dapat memetakan pengelompokan mereka yang setuju/ belum setuju diberikannya hak pilih TNI pada 2009. Dapat digambarkan, mereka yang setuju terdiri atas, pertama, "kelompok aktivis prodemokrasi dan HAM" (kendati ada juga dari kelompok ini yang menyatakan belum setuju).

Pada umumnya mereka setuju karena alasan idealisme demokrasi bahwa hak politik perorangan merupakan hak asasi manusia yang harus diberikan kepada siapa pun, termasuk anggota militer. Kedua, "kelompok politikus", alasan formal kelompok ini sama dengan kelompok pertama, yaitu idealisme demokrasi dan TNI sudah cukup dewasa untuk melakukannya. Namun sangat mungkin juga bahwa alasan sebenarnya adalah "kepentingan kelompok" seperti yang dikhawatirkan Juwono.

Sedangkan mereka yang belum setuju pada umumnya datang dari kelompok profesional dan peneliti yang mengedepankan realisme. Dalam opini mereka, realitas kondisi sosial-ekonomi yang belum memadai dan kultur politik (terutama elite) yang belum baik harus dipertimbangkan; karena jika pemberian hak pilih TNI dipaksakan pada 2009, dikhawatirkan justru akan mengakibatkan perpecahan dalam tubuh TNI dan mengganggu proses reformasi TNI yang sedang berjalan.

Reformasi TNI

Tujuan utama reformasi TNI adalah menjadikan institusi ini sesuai jati dirinya sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional. Sebagai tentara profesional menurut UU No 34/2004, TNI dituntut untuk memiliki karakter unggul dengan dilandasi jiwa Saptamarga dan Sumpah Prajurit serta memiliki kompetensi keprajuritan yang tinggi selain tidak berpolitik praktis dan tidak berbisnis.

Untuk mencapai tujuan reformasi ini, maka cara atau jalan utama yang harus ditempuh TNI dengan dibantu oleh seluruh komponen bangsa; pertama, berupaya keras menggalang soliditas internal, membangun dan menjaga keutuhan garis komando sedemikian rupa sehingga dalam penggunaan kekuatan tidak ada komando atau perintah lain selain melalui garis hierarki Presiden-Pang TNI-Kas Angkatan-Pang Kotama TNI dan seterusnya.

Sedangkan dalam masalah pembinaan dan administrasi Panglima TNI berada di bawah Menteri Pertahanan sesuai amanah UU, dengan catatan semua perintah yang diterima harus berada dalam konteks kepentingan nasional dan sesuai dengan peran TNI sebagai alat negara, bukan alat kekuasaan.

Kedua, membangun dan menegakkan meritokrasi, pembinaan personel harus mengacu pada merit system yang memang sudah ada dan sesuai dengan kaidah militer universal, tinggal TNI secara konsisten menegakkannya. Ketiga, membangun doktrin, sistem pendidikan dan latihan yang benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan Pertahanan Nasional dan didukung anggaran yang memadai. Keempat, sesuai kemampuan ekonomi nasional secara bertahap meningkatkan kesejahteraan prajurit.

Kini TNI tengah berupaya keras untuk mewujudkan tujuan reformasinya antara lain melalui keempat cara di atas. Namun, perlu disadari bahwa tantangan bagi TNI dalam menjalankan keempat upaya tersebut sangatlah berat. Faktor pemberatnya adalah anggaran yang belum mencukupi, TNI belum sepenuhnya dapat keluar dari jeratan politik praktis, serta perilaku atau bahkan kultur elite politik Indonesia yang belum dewasa serta masih senang menggandeng TNI atau perwira TNI untuk kepentingan kelompoknya.

Seperti sering penulis ungkapkan, dari pengalaman masa lalu terbukti bahwa terlalu lamanya TNI berada dalam kolam politik praktis mengakibatkan budaya politik pun masuk merasuk dalam tubuh TNI hingga terfragmentasi, merusak meritokrasi hingga merit system tidak berjalan, penghargaan terhadap kompetensi keprajuritan luntur, kemampuan dan prestasi prajurit di lapangan tidak lagi menjadi landasan bagi suatu promosi. Sebaliknya, dalam meniti karier banyak personel yang cenderung mengelompok, merapat pada atasan yang berada pada jalur kekuasaan.

Sekali lagi perlu disadari secara jujur bahwa pada saat ini TNI belum sepenuhnya sembuh dari kerusakan kultural seperti digambarkan di atas. Jadi sangat beralasan adanya kekhawatiran terjadi akibat buruk bagi TNI bila hak pilihnya diberikan pada Pemilu 2009, karena yang terjadi bukan hanya sekadar fragmentasi tetapi juga akan memperburuk kerusakan kultural dan kompetensi keprajuritan.

Kekhawatiran tersebut bertambah ketika membaca sinyalemen Kompas bahwa di tengah perdebatan tentang hak pilih TNI tersebut para elite parpol justru mulai mendekat pada TNI. Hal itu diperkuat oleh pernyataan Ketua Bappilu Partai Demokrat, Noor Amman, bahwa setiap parpol pasti akan berupaya memperoleh dukungan sebanyak-banyaknya dari konstituen termasuk dari anggota TNI dan Polri.

Noor Amman juga mengatakan, "normal" kalau setiap partai akan mengadakan pendekatan kepada anggota TNI/ Polri untuk menjadi konstituennya (Rakyat Merdeka, 16/6/2006). Bagaimana mungkin "normal" karena jumlah anggota TNI/Polri keseluruhan paling banyak 500.000 orang—jauh dari signifikan untuk memperbanyak perolehan kursi.

Jadi, jelas motivasi pendekatan elite parpol kepada TNI adalah untuk memanfaatkan pengaruhnya, dan berbicara tentang pengaruh akan sangat sulit untuk dibatasi hanya bersifat individual tetapi sangat mungkin merembet ke level institusional (pelibatan satuan).

Karena itu, dalam membahas hak pilih TNI ini akan lebih tepat bila mendekatinya dari kepentingan reformasi TNI seraya menjauhkan cara berpikir politis. Bila hak pilih tersebut dipaksakan pada Pemilu 2009 akan berdampak buruk bagi institusi TNI bahkan bagi bangsa dan negara.

Sejauh pemantauan penulis, para prajurit sendiri cenderung tidak begitu peduli pada hak politiknya tersebut; yang paling dibutuhkan adalah peningkatan kesejahteraan. Sangat diharapkan agar hasil survei Mabes TNI (yang sedang dilakukan) benar-benar sesuai dengan aspirasi prajurit di lapangan, dan yang penting sesuai dengan perhitungan situasi yang matang, tidak hanya sekadar melegitimasi keinginan elite politik.

Terakhir, masalah ini hendaknya dikawinkan dengan problematika dan dinamika bangsa kita yang menuntut lahirnya kader-kader pemimpin yang tangguh dan bermutu. Kepemimpinan merupakan salah satu faktor kunci untuk mengatasi permasalahan bangsa sekaligus "membesarkan" bangsa-negara ini.

Hingga saat ini dan mungkin sampai 15 tahun ke depan, TNI dianggap sebagai salah satu dapur ’andalan’ untuk menyumbang kader-kader pemimpin. Namun, TNI hanya dapat memainkan peran penggodokan kader pemimpin bangsa hanya jika TNI berperan sebagai institusi yang kuat, solid, dan profesional.

Dalam bingkai inilah hendaknya masalah pemberian hak suara TNI pada Pemilu 2009 ditempatkan, sehingga yang dikedepankan adalah kepentingan nasional, bukan interes kelompok/partai dan individu.

Baca "Opini" Lainnya

Disiplin, Militansi, Semangat Nasionalisme, Patriotisme dan Nilai-Nilai Luhur Bangsa Menuju Indonesia Yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil Dan Makmur Perlu Lebih Ditingkatkan

Panglima TNI Jendral Moeldoko

Pengumuman

Polling

Informasi apa yang paling Anda butuhkan dari website ini ?

 
AGENDA KEGIATAN
pendidikan
patriot
download
download
download
persyaratan
beasiswa
PSDP
LPSE
pendidikan

Video TNI