Keterlibatan TNI Dalam Memerangi Terorisme
Jum`at, 3 November 2006 00:00:00 - Oleh : puspen - Dibaca : 5029
Home » Opini » Keterlibatan TNI Dalam Memerangi Terorisme

Presiden RI meminta kepada jajaran TNI, untuk mengambil bagian secara efektif dalam menangkal, mencegah dan menindak terorisme, karena dalam Undang Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI telah memberikan tugas kepada TNI untuk melakukan operasi militer selain perang, dalam mengatasi aksi terorisme.

     Indonesia saat ini, menjadi salah satu diantara negara yang gerakan terorismenya tumbuh subur. Bom terjadi dimana-mana, termasuk bom bunuh diri yang mengakibatkan banyak korban berjatuhan. Bahkan nampak ada siklus yang rapih, yang menjadi pertanda nyata bahwa terorisme telah berjalan sistemik dan berkelanjutan. Setelah bom Bali pertama pada Oktober 2002, bom juga meledak di Hotel JW Marriot Jakarta pada Agustus 2003, kemudian bom Kuningan di depan Kedutaan Australia, pada September 2004. Terakhir, bom Bali kedua terjadi di Jimbaran, Oktober 2005. Sehingga, jika tidak ada penanggulangan yang serius bukan mustahil bangsa Indonesia akan senantiasa berada dalam ketakutan. Kompleksitas permasalahan terorisme inilah yang merupakan salah satu embrio yang mendasari keterlibatan TNI dalam memerangi terorisme dengan berpangkal tolak pada Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Disebutkan bahwa UU No. 34 tahun 2004  telah memberikan tugas kepada TNI untuk melakukan operasi militer selain perang dalam mengatasi aksi terorisme tersebut.

Keputusan Politik

     Sebagai kilas balik, Presiden RI Dr. H  Susilo Bambang Yudhoyono pada Peringatan Hari TNI ke 60 tanggal 5 Oktober mengatakan, bahwa TNI penting untuk meningkatkan daya tangkal terhadap ancaman eksternal. TNI juga harus melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer Selain Perang, salah satunya mengatasi aksi terorisme, mengamankan wilayah perbatasan, menanggulangi bencana alam, pengungsian dan bantuan kemanusiaan.

     Berkali-kali serangan teror terjadi di Indonesia, sehingga mencoreng nama baik bangsa dan negara di tengah pergaulan internasional. Terorisme juga telah merusak ketentraman sosial, dan menghambat pembangunan ekonomi. Presiden RI meminta kepada jajaran TNI, untuk mengambil bagian secara efektif dalam menangkal, mencegah dan menindak terorisme, karena dalam Undang Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI telah memberikan tugas kepada TNI untuk melakukan operasi militer selain perang, dalam mengatasi aksi terorisme.

Payung Hukum

     Terorisme bukan semata persoalan pemerintah, bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian. Melainkan, menjadi masalah bersama yang harus dicegah dan ditanggulangi oleh seluruh komponen bangsa secara sungguh-sungguh. TNI sebagai salah satu komponen bangsa juga punya komitmen yang sangat tinggi untuk memerangi terorisme. Meskipun masalah keamanan menjadi tugas dan wewenang Polri, tapi seluruh komponen bangsa harus membantunya. Sesuai aturan-aturan yang berlaku, saat ini keterlibatan TNI dalam menghadapi terorisme lebih difokuskan pada upaya deteksi dini. Meski, bisa melakukan langkah penindakan jika menengarai adanya kegiatan yang mengarah pada terorisme, namun proses selanjutnya akan diserahkan kepada kepolisian. UU No 34 tahun 2004 telah memberikan payung hukum agar TNI juga terlibat dalam mengatasi aksi terorisme. Yang seharusnya dilakukan prajurit TNI, bukan bagaimana penanganan setelah bom meledak, mencari siapa pelakunya, akan tetapi lebih pada upaya preventif. Memberikan bantuan kepada kepolisian dengan koridor fungsi dan tugasnya secara efektif.

     Merujuk pada Undang Undang No. 34 tahun 2004 tentang TNI di Pasal 7 ayat 1 sangat jelas dinyatakan, bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sebagai penegas, di ayat 2 pasal tersebut dinyatakan, tugas pokok sebagaimana dimaksud yakni dengan melakukan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang.

     Operasi militer selain perang, diperuntukkan antara lain sebagai upaya untuk mengatasi gerakan separatis bersenjata, pemberontakan bersenjata, aksi terorisme serta mengamankan wilayah perbatasan. Dari pasal ini saja, mengisyaratkan bahwa tidak ada alasan bagi TNI untuk tidak terlibat dalam menanggulangi terorisme yang nyata-nyata tidak sekedar menghancurkan citra kehormatan bangsa di mata internasional, tetapi sudah menghancurkan sendi-sendi kemanusiaan.

     Dalam UU yang sama pasal 14 ayat (1–5) juga mengatur tentang kewenangan dan tanggung jawab Presiden atas pengerahan kekuatan TNI atas persetujuan DPR. Dari 5 pasal ini Presiden mengeluarkan kebijakan dalam menghadapi teroris yang berkaitan dengan TNI, terutama untuk lebih mengefektifkan kemampuan anti dan counter teror yang dimiliki satuan TNI. Perlu diingat, bahwa para teroris sudah menggunakan strategi militer, taktik militer, dilatih dalam kamp yang persis dimiliki oleh militer, menggunakan senjata dan bahan peledak organik militer. Mereka bukan sekedar kelompok pencuri bersenjata, atau perampok maupun perompak, tetapi mereka merupakan organisasi yang disusun dengan sistem, komando, dan penerapan disiplin militer secara ketat.

Pencegahan Terorisme

     Dalam rangka membentuk format yang tepat dalam upaya mencegah aksi terorisme, perlu dipahami terlebih dahulu tentang definisi terorisme.  Mengenai definisi terorisme, memang perlu adanya kesamaan pemahaman utuh tentang konsepsi terorisme, yang meliputi aspek domestik, regional, dan internasional. Terorisme dapat dipandang dari berbagai sudut ilmu : sosiologi, kriminologi, politik, psikiatri, hubungan internasional dan hukum, oleh karena itu sulit merumuskan suatu definisi yang mampu mencakup seluruh aspek dan dimensi berbagai disiplin ilmu tersebut.

     Menurut Konvensi PBB tahun 1937, Terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas.

     US Department of Defense tahun 1990. Terorisme adalah perbuatan melawan hukum atau tindakan yang mengandung ancaman dengan kekerasan atau paksaan terhadap individu atau hak milik untuk memaksa atau mengintimidasi pemerintah atau masyarakat dengan tujuan politik, agama atau idiologi.

     TNI-AD, berdasarkan Bujuknik tentang Anti Teror tahun 2000. Terorisme adalah cara berpikir dan bertindak yang menggunakan teror sebagai teknik untuk mencapai tujuan.

     TNI tentunya melihat bahwa selain terorisme internasional yang menjadi ancaman potensial keamanan dan pertahanan negara, adalah masalah perbatasan, trans-national crime, illegal entry, dan gangguan pengacau liar dengan kemungkinan kehadiran kekuatan militer asing. Khusus menghadapi aksi terorisme, TNI mengaktifkan desk antiteror. Badan ini tidak akan bersifat operasional, tetapi lebih berupa badan pengawasan dan pengumpul data. Saat ini TNI memiliki tiga satuan khusus antiteror yang siap menghadapi ancaman teror. Yakni Satuan Detasemen 81 Kopassus, Detasemen Jala Mangkara, TNI Angkatan Laut dan Detasemen Bravo, TNI Angkatan Udara.

     Keikutsertaan TNI dalam pemberantasan terorisme merupakan upaya preventif. TNI yang merupakan bagian dari masyarakat dan bangsa memiliki tanggung jawab yang sama dalam memerangi terorisme. Mengoptimalkan kembali peran Babinsa tidak perlu dicurigai secara berlebihan, dan yang jelas perannya nanti untuk membantu aparat kepolisian.

Badan Intelijen

     Pada posisi mana TNI akan melakukan tugas kegiatannya, apakah TNI sebagai counter teroris atau anti teroris? Menurut majalah edisi Koleksi Angkasa (Special forces, Profil, Kisah & Persenjataan), di negara yang maju keberadaan anti teror ini sebenarnya lebih banyak dilaksanakan oleh badan intelijen, badan ini sifatnya pencegahan dan bukan perlawanan (counter) terhadap teroris. Kalau di satuan tempur biasanya diberi nama combat intelligence. Mereka berusaha mendapatkan data-data intelijen saja, dan disini lebih dipergunakan untuk kepentingan gerak maju unit tempurnya. Untuk kepentingan pertahanan keamanan dengan pelibatan tentara, negara kita mengenal BAIS TNI dan BIN (Badan Intelejen Negara). Khusus untuk mengantisipasi soal-soal kejahatan (crime), Polri memiliki Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) dan BIK (Badan Intelijen Kepolisian), dan badan-badan inilah yang disebut anti teror.

     Wilayah sasaran aksi teroris tidak sekedar di mal-mal, tempat ibadah, hotel-hotel dan sebagainya, tetapi bisa juga terjadi di bus, kereta api, pesawat udara, di kapal yang sedang menyeberangi Selat Malaka maupun di tengah laut, di gedung-gedung dan sebagainya. Karena pada aplikasi di lapangan tentunya tidak ada satu satuan elite pun yang mempunyai kemampuan sempurna karena itu tentunya akan di pilih satuan khusus (special forces) mana harus siap, yang memang dapat diandalkan untuk mengatasi upaya serangan, peledakan, penyanderaan, misalnya di bus, kereta api, pesawat terbang, kapal laut, dalam gedung, baik itu terhadap pejabat VIP maupun rakyat biasa. Selain meningkatkan kemampuan satuan anti teror, TNI juga harus menjalin kerjasama bilateral dan multilateral serta regional, seperti saling membagi informasi intelijen dan mengadakan latihan bersama untuk meningkatkan kemampuan satuan counter dan anti teror dalam menghadapi terorisme internasional.

     Menteri Pertahanan RI, Juwono Sudarsono, menyampaikan persetujuannya menanggapi pernyataan Presiden RI yang meminta TNI untuk mengambil bagian secara efektif dalam menangkal dan mencegah terorisme.

     Undang-Undang TNI memang memberikan kewenangan kepada TNI untuk melakukan tindakan operasi militer selain perang, namun tetap saja dalam melakukannya harus berdasarkan suatu permintaan atau perintah. Sekarang tergantung pada Pemerintah selaku pemegang kewenangan itu untuk menggunakan TNI seperti apa. TNI tidak bisa melakukan operasi sendiri, sejauh tidak ada perintah dari Presiden maupun permintaan dari Pemerintah Daerah atau instansi lain. Akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa  anti dan lawan teroris ini bukan hanya tugas Polri saja, tetapi seluruh komponen bangsa Indonesia, termasuk TNI wajib mengadakan perlawanan bersama, dan menempatkan para teroris sebagai musuh bersama. Dengan demikian kepedulian atas upaya memerangi terorisme tak bisa ditawar tawar lagi.

Baca "Opini" Lainnya

Disiplin, Militansi, Semangat Nasionalisme, Patriotisme dan Nilai-Nilai Luhur Bangsa Menuju Indonesia Yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil Dan Makmur Perlu Lebih Ditingkatkan

Panglima TNI Jendral Moeldoko

Pengumuman

Selasa, 5 Februari 2013
Lambang Mabes TNI Yang Baru
Kamis, 31 Mei 2012
Call Center

Polling

Informasi apa yang paling Anda butuhkan dari website ini ?

 
AGENDA KEGIATAN
patriot
download
download
download
persyaratan
beasiswa
PSDP
LPSE
pendidikan

Video TNI