Kapendam IX/Udayana : Di Zona Netral Tidak Boleh Ada Aktivitas
Rabu, 15 Agustus 2012 00:00:00 - Oleh : puspen - Dibaca : 484
Home » Internal » Kapendam IX/Udayana : Di Zona Netral Tidak Boleh Ada Aktivitas
Kapendam IX/Udayana : Di Zona Netral Tidak Boleh Ada Aktivitas

KODAM XI/UDAYANA (15/8),- Kapendam IX/Udayana Kolonel Arm Wing Handoko, ST., dalam siaran pers menjelaskan bahwa di wilayah perbatasan RI dan RDTL masih terdapat wilayah yang disengketakan  Un Resolved dan Un Surveyed Segment, salah satu diantaranya dalah  “Zone Netral “  ( Zone Damai) antara  Subina sampai dengan Oben.

Sesungguhnya atara Indonesia dan RDTL  telah menetapkan “ Garis Batas Negara“ pada Technical Sub Committe Boarder Demarcation Regulation (TSC/BDR) ke- 21 di Bandung (3-4 Juli 2008) dan (TSC/BDR) ke-22 di Dili (27-29 Mei 2009),  dan sesuai kesepakatan pada  “ Zone Netral “  itu tidak boleh dikelola atau tidak boleh ada aktivitas  apapun oleh masyarakat kedua Negara sampai dengan adanya keputusan penyelesaian, namun karena  ketidaktahuannya masyarakat di wilayah Subina yang meliputi  Desa Subina, Pistana, Tubu Banat, dan Numfo/Haumeniana masih mempermasalahkan daerah yang mempunyai panjang sekitar 9 Km tersebut, dimana masyarakat  Subina–Oben mengklaim bahwa daerah itu adalah miliknya.

Dengan adanya klaim tersebut maka hubungan antar warga Desa Haumeni ana, Bikomi, Nilulat di Kabupaten Timor Tengan Utara (TTU) dengan warga   Pasabe Districk Oecusse RDTL  sempat memanas dan tegang karena pihak RDTL secara sepihak melakukan penggusuran di “Zone Netral“ untuk membangun   Kantor Bea dan Cukai  lebih-lebih bangunan yang dalam proses pengerjaan itu  sudah masuk ke wilayah Indonesia sejauh 20 Meter.

Situasi antar warga tersebut memang sedikit memanas, berkaitan dengan itu Danrem 161/Wira Sakti Brigjen TNI Ferdinan Setiawan didampingi Dandim 1618/TTU Letkol (ARM) Eusebio Hornai Ribelo turun kelokasi untuk meredam amuk massa, masyarakat yang bertikai diberikan penjelasan oleh Bapak Camat, Kapolsek, dan aparat TNI yang dilanjutkan dengan dialog  perwakilan antar warga  yang bertikai dan perwakilan kedua Negara, sehingga  situasi dapat dikendalikan.

Untuk mencegah timbulnya permasalahan baru perlu diadakan pertemuan dan koordinasi antara Pemerintah RI dan RDTL tentang status daerah tersebut agar kedua Negara tidak salah persepsi tentang daerah sengketa tersebut. Demikian tutur Kapendam IX/Udayana, Kolonel Arm Wing Handoko, ST.

Baca "Internal" Lainnya

Disiplin, Militansi, Semangat Nasionalisme, Patriotisme dan Nilai-Nilai Luhur Bangsa Menuju Indonesia Yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil Dan Makmur Perlu Lebih Ditingkatkan

Panglima TNI Jendral Moeldoko

Pengumuman

Polling

Informasi apa yang paling Anda butuhkan dari website ini ?

 
AGENDA KEGIATAN
pendidikan
patriot
download
download
download
persyaratan
beasiswa
PSDP
LPSE
pendidikan

Video TNI