PROFESIONALISME TNI DAN KESEHATAN PRAJURIT
Selasa, 6 Februari 2007 00:00:00 - Oleh : puspen - Dibaca : 2087
Home » Opini » PROFESIONALISME TNI DAN KESEHATAN PRAJURIT

Profesional melaksanakan tugas menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, dan melindungi keselamatan bangsa; merupakan salah satu tuntutan reformasi terhadap institusi TNI selaku alat negara di bidang pertahanan. Profesionalisme TNI jelas tidak mungkin bisa muncul secara tiba-tiba. Banyak faktor yang menopangnya, antara lain kesejahteraan prajurit. Di dalamnya termasuk kesehatan para prajurit dan keluarganya, baik kesehatan fisik maupun kesehatan jiwa. Kesehatan prajurit yang prima, mutlak diperlukan agar mampu mengemban tugas berat sebagai komponen utama pertahanan negara. Karena harus siaga 24 jam dalam sehari, tujuh hari dalam seminggu dan 365 hari dalam setahun. Demikian juga kesehatan bagi keluarganya, agar para prajurit tidak terganggu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Sejauh mana tanggung jawab negara terhadap kesehatan prajurit TNI sebagai implementasi dari pasal 50 UU RI Nomor 34/2004 tentang TNI yang mengamanatkan bahwa prajurit memperoleh rawatan kesehatan/asuransi kesehatan jiwa serta keluarganya memperoleh rawatan kesehatan. Pada dasarnya saat ini kesehatan diri dan keluarga masih menjadi tanggungjawab masing-masing prajurit TNI. Dan gaji yang diterima tiap bulan, sebesar 2 persen dari gaji pokok langsung dipotong untuk dikelola dinas sebagai Dana Pemeliharaan Kesehatan (DPK).  Berdasarkan aturan penggajian prajurit, maka besarnya potongan DPK tiap bulan adalah Rp. 13.800 bagi prajurit dengan pangkat terendah dan Rp 43.700 bagi pangkat tertinggi.  Dalam setahun prajurit terendah memiliki DPK sebesar Rp. 165.600 dan pangkat tertinggi Rp 524.400, jumlah yang sangat tidak memadai bagi pemeliharaan kesehatan prajurit bersama isteri/suami dengan dua anak yang  menjadi tanggungannya.

Berbekal DPK inilah setiap prajurit dan keluarga yang menderita sakit, mendapatkan pengobatan pada fasilitas kesehatan terdepan (klinik satuan).  Bila memerlukan penanganan lebih lanjut, pasien dirujuk secara berjenjang ke rumah sakit.   Mulai dari rumah sakit tingkat IV, rumah sakit tingkat III, dan rumah sakit tingkat II di tiap Angkatan, hingga ke pelayanan integratif di rumah sakit tingkat I RSPAD Gatot Subroto di Jakarta dan Rumkital Dr Ramelan di Surabaya.  Bagi penderita yang memerlukan penanganan khusus, dirujuk ke rumah sakit non-TNI.  Penyakit jantung ke RS Dharmais, dan penyakit lain ke RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta.

Di rumah sakit rujukan ini prajurit yang sakit harus merogoh kantong sendiri untuk membayar jasa layanan kesehatan dan pembelian obat-obatan yang diperlukan.  Karena pada dasarnya DPK yang terkumpul dari potongan gaji tiap prajurit setiap bulan,  hanya mencukupi untuk pembelian obat-obatan yang digunakan pada klinik kesehatan satuan.  Kondisi seperti ini tentu akan mengakibatkan penyakit para prajurit TNI dan keluarganya bertambah parah.  Selain merasakan sakit yang diderita, juga memikirkan biaya yang harus disiapkan untuk pembelian obat dan jasa layanan rumah sakit.

Selaku warga negara yang telah mengangkat sumpah menjadi prajurit TNI, diyakini bahwa insan-insan Sapta Marga tidak akan pernah menuntut hak atas kesejahteraan, termasuk rawatan/asuransi kesehatan bagi diri sendiri dan keluarganya.  Sebab tiap prajurit telah terikat dengan sumpah yang diucapkan, yaitu ‘Menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggungjawab kepada tentara dan Negara Republik Indonesia.’  Namun dengan status sebagai ‘alat negara’ sebagaimana diamanatkan Pasal 30 ayat (3) UUD 1945, tidak mungkinkah ‘negara’ memberikan jaminan kesehatan bagi prajurit TNI ? atau setidaknya meringankan beban prajurit, mengingat semakin mahalnya biaya pengobatan dan tingginya harga obat-obatan belakangan ini.

Mungkin dapat diwujudkan dalam bentuk tunjangan kesehatan yang diberikan bersama penghasilan setiap bulan.  Tunjangan dimaksud tidak diterimakan langsung kepada prajurit, tetapi dihimpun dan dikelola oleh badan yang bertanggungjawab terhadap kesehatan prajurit di tiap Angkatan.

Penggunaannya untuk pembelian obat-obatan dan tindakan medis yang diperlukan bagi setiap prajurit dan keluarganya yang menderita sakit.

Klinik atau rumah sakit yang merawat prajurit atau keluarganya, selanjutnya menagih seluruh biaya pengobatan kepada badan pengelola kesehatan Angkatan.  Sedangkan fasilitas dan alat-alat kesehatan yang diperlukan klinik dan rumah sakit di lingkungan TNI, pengadaan dan pemeliharaannya  tetap dibiayai melalui APBN seperti yang berlaku selama ini. 

Berapa besaran tunjangan kesehatan yang diperlukan bagi setiap prajurit TNI ? sulit menentukan jumlah yang tepat, karena banyak faktor yang harus diperhitungkan.  Namun karena penggunaan dana tersebut akan bersifat subsidi silang (yang sehat membantu yang sakit) dan potongan DPK saat ini berkisar antara Rp 13.800 dengan Rp. 43.700, maka jumlah tunjangan kesehatan minimal setiap prajurit secara merata yang layak dipertimbangkan adalah Rp 50.000 tiap bulan.  Dengan kekuatan prajurit TNI AD saat ini sekitar 295.000 orang, maka dana kesehatan tiap bulan akan berjumlah Rp 14,75 miliar atau Rp 177 miliar per tahun.  Dana kesehatan TNI AL dengan prajurit sekitar 65.000 orang, berjumlah Rp, 3,25 miliar tiap bulan atau setahun Rp. 39 miliar.  Dan dana kesehatan TNI AU dengan kekuatan hampir 3500 orang, berjumlah Rp. 1,75 miliar tiap bulan atau Rp. 21 miliar tiap tahun.

Total tunjangan kesehatan yang perlu disiapkan oleh negara kepada seluruh prajurit TNI adalah Rp. 19,75 miliar tiap bulan atau Rp. 237 miliar per tahun.  Pengeluaran yang mungkin berat bagi negara yang sedang menghadapi berbagai persoalan ekonomi, tetapi berdampak politif bagi pemantapan profesionalisme TNI.  Para prajurit TNI akan dapat lebih fokus terhadap kewajiban dan tanggungjawab sebagai bayangkari negara, tidak lagi takut terhadap penyakit yang memang tidak diundang, Bisa tidaknya direalisasikan, sangat tergantung kepada negara melalui kebijakan dan keputusan politik pemerintah bersama DPR RI.

Prajurit TNI hanya bisa berdoa dan berharap semoga penyakit tidak menghalangi pengabdian kepada negara dan bangsa Indonesia.

Baca "Opini" Lainnya

Disiplin, Militansi, Semangat Nasionalisme, Patriotisme dan Nilai-Nilai Luhur Bangsa Menuju Indonesia Yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil Dan Makmur Perlu Lebih Ditingkatkan

Panglima TNI Jendral Moeldoko

Pengumuman

Polling

Informasi apa yang paling Anda butuhkan dari website ini ?

 
AGENDA KEGIATAN
pendidikan
patriot
download
download
download
persyaratan
beasiswa
PSDP
LPSE
pendidikan

Video TNI