PENGERAHAN DAN PENGGUNAAN KEKUATAN TNI SESUAI UNDANG-UNDANG NO. 34 TAHUN 2004 PASAL 18
Selasa, 10 April 2007 00:00:00 - Oleh : puspen - Dibaca : 1771
Home » Penpas » PENGERAHAN DAN PENGGUNAAN KEKUATAN TNI SESUAI UNDANG-UNDANG NO. 34 TAHUN 2004 PASAL 18

Pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI tidak dapat dilaksanakan dengan sembarangan, tetapi harus dengan payung hukum. Pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI menurut Undang-Undang Nomor 34 pasal 18 adalah :

1 . Dalam keadaan memaksa untuk menghadapi ancaman militer dan/atau ancaman bersenjata, Presiden dapat langsung mengerahkan kekuatan TNI.

2. Dalam hal pengerahan langsung kekuatan TNI sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam waktu 2x24 Jam terhitung sejak dikeluarkannya keputusan pengerahan kekuatan, Presiden harus melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

3. Dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui pengerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Presiden harus menghentikan pengerahan kekuatan TN I tersebut.

Yang dimaksud ayat (1) adalah : Dengan keadaan memaksa adalah situasi dan keadaan yang kalau dibiarkan akan mengakibatkan kekacauan keamanan dan kerugian negara yang lebih besar sehingga perlu segera mengambil tindakan untuk mencegah dan mengatasi ancaman militer dan/atau ancaman bersenjata guna menyelamatkan kepentingan nasional.

Baca "Penpas" Lainnya

Disiplin, Militansi, Semangat Nasionalisme, Patriotisme dan Nilai-Nilai Luhur Bangsa Menuju Indonesia Yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil Dan Makmur Perlu Lebih Ditingkatkan

Panglima TNI Jendral Moeldoko

Pengumuman

Selasa, 5 Februari 2013
Lambang Mabes TNI Yang Baru
Kamis, 31 Mei 2012
Call Center

Polling

Informasi apa yang paling Anda butuhkan dari website ini ?

 
AGENDA KEGIATAN
pendidikan
patriot
download
download
download
persyaratan
beasiswa
PSDP
LPSE
pendidikan

Video TNI