TERHADAP AMANDEMEN UNDANG UNDANG DASAR 1945
Selasa, 30 Juli 2002 00:00:00 - Oleh : puspen - Dibaca : 14220
Home » Politik » TERHADAP AMANDEMEN UNDANG UNDANG DASAR 1945
Panglima TNI Jenderal TNI Endriartono Sutarto di dampingi para Kepala Staf Angkatan dan Staf dari Kapolri, Selasa (30/7) melaksanakan pertemuan bulanan dengan para pemimpin redaksi dan wartawan di Balai Kartini, Jakarta. Dalam pertemuan yang sangat dialogis tersebut Panglima TNI menjelaskan tentang sikap TNI dan Polri terhadap amandemen Undang Undang Dasar 1945. Secara lengkap berikut penjelasan Panglima TNI Jenderal TNI Endriartono Sutarto. A. LATAR BELAKANG 1. Perlunya Perubahan Pasal 37 UUD 1945 mencantumkan klausul yang memberi peluang dilakukannya perubahan terhadap konstitusi ini. Hal ini sejalan dengan pandangan, bahwa konstitusi dibuat untuk kepentingan kehidupan manusia, bukan sebaliknya manusia untuk konstitusi. Dengan kata lain, konstitusi dimaksud untuk memudahkan suatu bangsa dalam melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun demikian, karena muatan konstitusi itu adalah hukum yang sangat mendasar (fundamental law), maka prosedur perubahannya haruslah dibuat agar tidak mudah dilakukan guna menjamin bahwa perubahan tersebut senantiasa berlandaskan pada kepentingan bangsa. Dalam kerangka dasar berpikir yang demikian, dan dengan menyadari sepenuhnya, bahwa kehidupan masyarakat Indonesia dengan lingkungannya telah berkembang secara dinamis, karenanya penyesuaian-penyesuaian guna tercapainya keselarasan dalam kehidupan masyarakat menjadi suatu kebutuhan termasuk juga perubahan atas konstitusi yang merupakan hukum dasar bagi pengaturan seluruh kehidupan bernegara dan berbangsa. Karena itu, melakukan amandemen UUD 1945 bukan sesuatu yang tabu sejauh itu merupakan kehendak kolektif bangsa, demi menjaga keselarasan dan kelangsungan sebuah bangsa dan negara. TNI dan Polri (ABRI) pada SU MPR Maret 1998 melalui Pendapat Akhir F ABRI, menyampaikan perlunya reformasi secara menyeluruh di segala bidang. Selanjutnya TNI dan Polri (ABRI), bersama para pakar dari berbagai disiplin ilmu, merealisasikan dengan merumuskan pokok-pokok agenda reformasi sebagai kajian atas aspirasi seluruh elemen masyarakat menyangkut bidang politik, ekonomi, hukum dan HAM termasuk mengenai perlunya amandemen UUD 1945. Hasil rumusan tersebut telah diserahkan kepada Presiden dan Ketua DPR/MPR RI pada tanggal 12 dan 13 Juli 1998. 2. Mengapa UUD 1945 harus diamandemen ? Sebagaimana diketahui, amandemen UUD 1945 merupakan salah satu agenda besar reformasi yang sudah menjadi kesepakatan kolektif bangsa, yang dituangkan dalam TAP MPR No. IX Tahun 1999. Di samping landasan formal dan normatif sebagaimana TAP MPR tersebut, beberapa pasal pada UUD 1945 menimbulkan multitafsir, akibat dalam implmentasinya akan disesuaikan dengan kepentingan pemegang kekuasaan, yang terkadang menjadi tidak mengindahkan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan baik. (good governance and clean government). Meskipun penetapan UUD 1945 sebagai konstitusi negara ketika itu dilandasi kepercayaan akan moral yang tinggi dari para penyelenggara negara, ternyata akibat dari perubahan zaman memberi pelajaran kepada kita bahwa nilai-nilai di masyarakat ternyata telah bergeser. Akibatnya kepercayaan kepada iktikad baik harus diikuti dengan pengaturan yang lebih lugas, eksplisit, dan menutup peluang multitafsir terhadap suatu hukum dasar. Karena itu UUD 1945 memerlukan suatu penyempurnaan melalui proses amandemen. 3. Amandemen tidak sama dengan penggantian Secara estimologis, amandemen berasal dari Bahasa Inggris: to amend diartikan sebagai to make better, to remove the faults. Selanjutnya amandement diartikan sebagai a change for the better; a correction of error, faults etc. Sementara itu, dalam istilah pengertian ketatanegaraan (US Convention) amandemen adalah : “ …..an addition to, or a change of a constitution or an organic act which is appendent to the document rather than intercalated in the text” (Smith and Zurcher 1966:14). Dari beberapa referensi di atas amandemen haruslah difahami sebagai penambahan, atau perubahan pada sebuah konstitusi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari naskah aslinya, dan diletakkan pada dokumen yang bersangkutan. Pemahaman lebih lanjut adalah, amandemen bukan sekedar menyisipkan kata-kata atau perihal baru dalam text. Di sisi lain, amandemen bukan pula penggantian. Mengganti berarti melakukan perubahan total dengan merumuskan konstitusi baru mencakup hal-hal mendasar termasuk dapat mengganti bentuk negara, dasar negara, maupun bentuk pemerintahan. Dalam hubungannya dengan Amandemen UUD 1945 kiranya jelas bahwa tidak ada maksud-maksud mengganti dasar negara Pancasila, bentuk Negara Kesatuan, maupun bentuk Pemerintahan Presidensiil. Salah satu bentuk komitmen untuk tidak melakukan perubahan terhadap hal-hal mendasar di atas adalah kesepakatan untuk tidak melakukan perubahan atas Preambul/Pembukaan UUD 1945. Dalam Preambul itulah pernyataan ide dasar dan keyakinan (the basic ideas and the believes) tentang bentuk dan dasar negara dirumuskan. Dengan demikian jelas kiranya, bahwa semangat yang harus mendasari Amandemen UUD 1945 adalah semangat menyempurnakan, memperjelas, memperbaiki kesalahan, dan melakukan koreksi terhadap pasal-pasal yang ada, tanpa harus melakukan perubahan terhadap hal-hal yang mendasar sebagaimana diuraikan di atas. Oleh sebab itu, 5 butir kesepakatan seluruh fraksi dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki nilai strategis sebagai koridor yang harus dipedomani secara konsisten. B. VISI DAN HARAPAN Mengacu pada latar belakang dan pola pikir yang mendasari keputusan untuk melakukan amandemen UUD 1945, sepatutnyalah apabila amandemen ini diarahkan untuk mencapai visi terbangunnya landasan bernegara yang lebih demokratis, menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, memberi tempat bagi tumbuhnya mekanisme check and balance, menghormati hukum, dan hak asasi manusia. Dengan kata lain, amandemen UUD 1945 harus mampu meletakkan dasar-dasar negara modern yang demokratis dengan melakukan penguatan-penguatan institusional. Semangat melakukan koreksi atas kesalahan masa lalu harus tercermin dalam proses, mekanisme, maupun hasil yang dicapai oleh amandemen UUD 1945, dengan sekali lagi tanpa merombak dengan cara radikal akan hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai dan masalah yang fundamental pada ketatanegaraan Republik Indonesia. Untuk mencapai visi di atas, pola yang harus melandasi para pemikir yang terlibat dalam proses amandemen haruslah pola pikir strategis, yang berorientasi jangka panjang. Pola pikir strategis yang berkesadaran bahwa perubahan UUD 1945 bukanlah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan saat ini semata melainkan lebih untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masa depan bangsa. Sangat mungkin terjadi, pasal-pasal yang harus diubah atau yang tidak dirubah akan bertubrukan dengan kepentingan pragmatis saat ini, sementara hal tersebut sebenarnya memberi manfaat bagi kehidupan bangsa di masa depan. Karenanya haruslah ada kesediaan untuk mengesampingkan kepentingan saat ini, mengesampingkan kepentingan kelompok tertentu demi memenuhi kepentingan dan manfaat masa depan bagi sebanyak-banyaknya komponen bangsa. Karena itu individu yang terlibat dalam memikirkan bentuk dan susunan amandemen UUD 1945 haruslah individu yang memiliki kemampuan membebaskan diri dari kepentingan kelompok tertentu yang bersedia untuk mengerahkan segala pemikiran, daya dan upaya demi kepentingan yang lebih luas dan berdimensi waktu panjang. Proses pengambilan keputusan terhadap perubahan UUD 1945 haruslah senantiasa komprehensif (tidak parsial) menjaga kesinambungan dan konsistensi suatu pasal dengan pasal lainnya. Dan yang juga tidak kalah penting adalah, perlunya melibatkan sebanyak mungkin komponen bangsa untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang sangat strategis ini. C. PROBLEMATIKA Sejak tahun 1999, Majelis Permusyawaratan Rakyat yang merupakan wujud dari kedaulatan rakyat telah tiga kali mengamandemenkan UUD 1945. Dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2002, bulan Agustus mendatang MPR akan mengambil keputusan hasil Amandemen untuk keempat kalinya. Satu tahun belakangan ini, proses amandemen telah menyentuh hal-hal yang paling sensitif seperti perwujudan kedaulatan rakyat, sistem pemilu, susunan dan kedudukan MPR serta sistem pemilihan Presiden. Memperhatikan dengan cermat proses dan hasil yang diperoleh, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membuat beberapa catatan yang patut menjadi perhatian kita bersama secara jernih, yakni sebagai berikut: 1. Sampai dengan Amandemen ke-3, terdapat pasal-pasal dalam UUD 1945 yang menjadi tidak konsisten satu sama lain, tidak menunjukkan kesinambungan dengan desain besar ketatanegaraan yang disepakati, serta memberi kesan sebagai hasil tarik menarik dari berbagai kepentingan politik. Sebagai sebuah hukum dasar (fundamental law), kondisi ini sangat berbahaya bagi stabilitas dan keseimbangan kehidupan bernegara di masa depan. Ada kesan kuat, bahwa proses perumusan amandemen UUD 1945 berlangsung dengan pendekatan pasal demi pasal yang tidak komprehensif dan tidak di dasarkan pada struktur ketatanegaraan yang hendak dibangun. 2. Mencermati akan prosesnya, pembahasan pasal-pasal yang disempurnakan telah diwarnai oleh adanya kepentingan sesaat. Dalam kondisi demikian, maka pola pikir saat ini dan orientasi pada kelompok tertentu menjadi lebih menonjol. Bahkan dalam beberapa hal terdapat kecenderungan yang kuat dari kekuatan kelompok tertentu untuk membangun koridor yang hanya menguntungkan kelompoknya. Dengan demikian, harapan untuk menghasilkan perubahan yang netral, obyektif dan berorientasi masa depan menjadi tidak terpenuhi. 3. Dari sisi kapasitas dan pengalaman, kita harus menerima realitas bahwa bangsa ini secara kolektif tidak punya pengalaman melakukan sebuah proses perubahan konstitusi yang terencana, sistematis, dan damai. Para ahli tata negara dan pemikir yang diharapkan akan memberikan kontribusi dalam proses inipun perannya cenderung minimal. Keputusan terakhir diambil oleh anggota Panitia Ad Hoc yang sebagian besar merupakan wakil-wakil dari kelompok politik yang hendak diatur dengan UUD 1945 hasil amandemen itu. Dari kombinasi antara kurangnya pengalaman dan keahlian dengan kepentingan kelompok yang melekat telah menyebabkan mutu hasil amandemen yang diperoleh bukan saja menjadi kurang maksimal tetapi telah menyimpang dari bagaimana seharusnya suatu amandemen itu dilakukan, termasuk terjadinya penyimpangan terhadap 5 kesepakatan fraksi. Berdasarkan 3 catatan di atas, TNI-Polri berpendapat bahwa diperlukan pemikiran ulang secara mendalam dan jernih dalam melanjutkan proses amandemen UUD 1945 ini. Dengan segala hormat pada upaya dan kerja keras berbagai pihak, TNI-Polri mengajak semua pihak, untuk menyadari bahwa sesungguhnya mengubah UUD bukanlah proses yang sederhana, yang seyogyanya tidak dilakukan dengan cara terburu-buru. D. SIKAP TNI POLRI Menyikapi hal-hal yang telah dikemukakan di atas, dengan segala kerendahan hati dengan ini Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan rekomendasi sebagai berikut : 1. Perlu disadari bersama bahwa produk apapun yang dihasilkan pada saat ini, apakah itu berupa peraturan UU dan terlebih lagi UUD, akan membawa dampak pada kehidupan sosial masyarakat yang akan dinikmati bukan saja oleh generasi saat ini tetapi juga oleh generasi anak cucu yang akan datang. Karenanya TNI benar-benar peduli dan menghimbau agar dalam masalah UUD 1945 ini, semua pihak benar-benar mau dan mampu untuk mengenyampingkan jauh-jauh adanya keinginan untuk memperjuangkan kepentingan sesaat, terlebih kepentingan sendiri atau kelompok, agar dengan demikian bangsa ini dapat eksis dan dapat mewarisi suatu masa depan yang gemilang yang jauh lebih baik dari apa yang ada pada hari ini. 2. Dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2002 ini hendaknya tidak dipaksakan untuk menetapkan seluruh pasal-pasal UUD 45 hasil amandemen. Dalam kondisi proses dan hasil amandemen sebagaimana diuraikan di atas, memaksakan untuk memutuskan UUD 45 yang diamandemen sebagai konstitusi baru akan memunculkan problematika baru yang bisa jadi akan lebih sulit memperbaikinya di masa depan. 3. TNI/Polri berpendapat, akan lebih baik apabila proses amandemen UUD 45 ditata ulang. Dimulai dengan menyepakati rancangan dasar ketatanegaraan, dilanjutkan dengan perubahan pasal-pasal dengan mengacu pada rancangan dasar tersebut. Gagasan untuk membentuk Komisi Konstitusi yang beranggotakan tidak saja individu yang memiliki keahlian, wawasan, dan kearifan, tetapi juga yang bebas dari kepentingan politik tertentu tampaknya menjadi jernih, obyektif dan berorientasi pada masa depan bangsa dalam jangka waktu panjang. 4. Terhadap UUD 45 hasil amandemen yang telah dihasilkan, TNI/Polri mengusulkan dua alternatif keputusan : a. Apabila pasal-pasal yang ada tidak dapat disepakati secara keseluruhan, maka sebaiknya kita sepakat untuk kembali ke naskah asli Undang-Undang Dasar 1945.. atau.. b. Diupayakan tercapainya kesepakatan atas semua pasal yang diamandemen dengan catatan bahwa UUD 45 amandemen ditetapkan sebagai Konstitusi Transisi dengan mencanangkan batas waktu tertentu yang berkekuatan hukum, yang pada batas waktu tersebut, amandemen UUD 1945 diulang secara lebih jernih dan lebih obyektif yang dilandasi oleh semangat untuk menempatkan kepentingan masa depan bangsa diatas kepentingan lainnya. 5. Apabila yang didapat adalah kesepakatan untuk menempatkan UUD 45 amandemen sebagai konstitusi transisi maka terhadap substansi pasal yang masih dalam bentuk alternatif pada Rancangan Amandemen ke-4 TNI/Polri menyarankan: a Tentang komposisi keanggotaan MPR RI. Representasi sistem perwakilan melalui Pemilu merupakan norma ideal dalam membangun demokrasi, karenanya komposisi keanggotaan MPR haruslah dipilih melalui Pemilu. b. Tentang pemilihan Presiden/Wakil Presiden putaran kedua. Guna dicapainya legitimasi yang kuat dari rakyat maka putaran kedua pemilihan Presiden/Wakil Presiden dilaksanakan langsung oleh rakyat. c. Tentang pasal-29. Dengan menyadari akan kemajemukan bangsa Indonesia serta dengan mengutamakan pada kepentingan persatuan dan kesatuan bangsa kiranya pasal 29 UUD 45 hendaknya dipertahankan pada bentuk naskah aslinya. E. Akhirnya kami ingin menegaskan sekali lagi bahwa amandemen UUD 1945 merupakan suatu tuntutan jaman. Tetapi kami juga menghendaki sebuah proses amandemen yang obyektif, yang berpihak pada kepentingan bangsa dan negara, dan berdimensi waktu jangka panjang. Bahwa ukuran keberhasilan ST MPR 2002 bukan dilihat dari lancarnya sidang atau diperolehnya suatu konsensus, tetapi yang terpenting adalah kesemua itu haruslah mengacu pada dihasilkannya suatu wujud sistem politik yang modern dan beradab untuk masa depan bangsa dan negara.
Jakarta, 30 Juli 2002
PANGLIMA TNI



ENDRIARTONO SUTARTO
JENDERAL TNI
KAPOLRI



Drs. DA<%=Asc(39)%>I BACHTIAR, SH
JENDERAL POLISI

Baca "Politik" Lainnya

Disiplin, Militansi, Semangat Nasionalisme, Patriotisme dan Nilai-Nilai Luhur Bangsa Menuju Indonesia Yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil Dan Makmur Perlu Lebih Ditingkatkan

Panglima TNI Jendral Moeldoko

Pengumuman

Kamis, 10 Juli 2014
Pengumuman Lelang Pusdalops TNI
Selasa, 5 Februari 2013
Lambang Mabes TNI Yang Baru
Kamis, 31 Mei 2012
Call Center

Polling

Informasi apa yang paling Anda butuhkan dari website ini ?

 
AGENDA KEGIATAN
pendidikan
patriot
download
download
download
persyaratan
beasiswa
PSDP
LPSE
pendidikan

Video TNI