TNI DALAM REFORMASI NASIONAL
Selasa, 2 Oktober 2007 00:00:00 - Oleh : puspen - Dibaca : 2618
Home » Opini » TNI DALAM REFORMASI NASIONAL

Dalam perspektif fungsionalis struktural (Robert Merton, 1957), suatu bangsa atau negara dilihat sebagai suatu jaringan komponen yang bekerja sama secara terorganisasi dalam suatu cara yang teratur menurut seperangkat peraturan dan nilai yang dianut oleh sebagian besar masyarakat.

Masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang “seharusnya” stabil dengan suatu kecenderungan untuk mempertahankan sistem kerja yang selaras dan seimbang. Karena itu, setiap komponen dalam sistem nasional,masing-masing melaksanakan tugas tertentu secara terus-menerus sehingga benar-benar fungsional karena nyata-nyata berperan dalam memenuhi kebutuhan sistem atau cita-cita nasionalnya.

Dengan demikian, apabila terjadi perubahan tatanan atau struktur dalam masyarakat, masing-masing komponen akan saling menyesuaikan dalam irama perubahan itu sendiri agar masyarakat atau bangsa tetap fungsional. Karena itu, ketika pada 1998 bangsa Indonesia menghadapi situasi krisis, tekad bangsa ini adalah mencanangkan reformasi nasional. Reformasi nasional pada hakikatnya adalah keharusan untuk reevaluasi, reposisi, dan reaktualisasi peran dari seluruh komponen bangsa agar bangkit dan terlepas dari keterpurukan yang lebih jauh.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, reformasi harus dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh. Dalam prinsip reformasi atau perubahan, apabila suatu perubahan sosial tertentu mempromosikan suatu keseimbangan yang serasi, maka perubahan itu bernilai fungsional, apabila mengganggu keseimbangan, perubahan itu merupakan gangguan fungsional; dan apabila tidak membawa pengaruh apa-apa, maka perubahan itu tidak fungsional. Dalam perubahan yang disadari dan terencana, tentu sasarannya adalah terjadinya perubahan yang fungsional.

Karena itu, setelah kurang lebih 9 tahun reformasi nasional digulirkan, wajarlah jika dipertanyakan apakah perubahan (reformasi) yang ada telah memosisikan seluruh komponen bangsa ini benar-benar menjadi lebih fungsional? Jawabannya dapat dicermati pada bagaimana masing-masing komponen bangsa sebagai bagian dari keseluruhan sistem nasional mengimplementasikan reformasi internalnya dalam kerangka reformasi nasional.

Reformasi Internal TNI  

Dalam memenuhi tuntutan reformasi nasional yang digulirkan mulai 1998, TNI sebagai bagian dari komponen bangsa telah mencanangkan Paradigma Baru dan Reformasi Internalnya. Paradigma baru dan reformasi internal TNI adalah kemauan introspektif dan prospektif TNI untuk menata diri dalam upaya menempatkan diri secara tepat dan lebih fungsional bersama fungsifungsi yang lain dalam tatanan kehidupan nasional.

Dengan melaksanakan redefinisi, reposisi, dan reaktualisasi peran berarti TNI telah berupaya merefungsionalisasi perannya sejalan dengan dinamika dan tuntutan reformasi nasional. Dengan demikian, re-”fungsi”-onalisasi peran TNI merupakan kebutuhan bagi TNI maupun bagi bangsa Indonesia. Fungsi di sini diartikan sebagai “konsekuensi-konsekuensi yang dapat diamati yang menimbulkan adaptasi atau penyesuaian dari sistem tertentu” (Merton,1968). Fungsi juga berarti “kumpulan kegiatan yang ditujukan ke arah pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem” (Rocher, 1975).

Melalui reformasi internal, TNI telah berupaya meninggalkan faktor-faktor yang di masa lalu dinilai disfungsi.Seperti tidak lagi berdwifungsi, tidak terlibat dalam day to day politics, dan tidak lagi berbisnis. TNI telah meninggalkan fungsi sosial politik (sospol) dan fokus pada fungsinya sebagai alat negara di bidang pertahanan dan concern pada pembangunan profesionalismenya. Pertanyaannya, apakah setelah kurang lebih 9 tahun melaksanakan reformasi internal, TNI sudah benar-benar fungsional? Yang pasti reformasi TNI tidak dilaksanakan di ruang hampa (in vacuum system).

Reformasi TNI berlangsung di tengah kemajemukan bangsa yang masing-masing berhak menilai perjalanan reformasi TNI. Karena itu, pertanyaannya menjadi “fungsional untuk siapa”? Tidak mudah memang untuk memberikan batasannya. Meski demikian, dengan memosisikan keberadaan TNI di tengah-tengah kehidupan bangsa ini, fungsional tidaknya TNI sangat terkait stake holder yang ada. Dalam hal ini, stake holder TNI adalah TNI sendiri, negara, dan masyarakat.

Fungsi TNI bagi TNI

Jika persoalan TNI di masa lalu adalah karena TNI mengemban dwifungsi yang dalam implementasinya terjadi bias dan eksesif, maka saat ini TNI telah meninggalkan dwifungsi (fungsi sospolnya) dan berbagai bentuk implementasinya yang bias dan eksesif tersebut. Reformasi TNI telah menghasilkan tidak kurang dari 31 buah perubahan dan telah adanya perundang-undangan yang memayungi perubahan peran, fungsi dan tugas pokok TNI (struktur, kultur dan doktrin).

Peraturan-peraturan perundangundangan tersebut telah memberikan batasan dan payung yang jelas maju mundurnya TNI sehingga dapat mencegah dari kemungkinan tindakan eksesif yang menyebabkan TNI menjadi disfungsi atau malafungsi seperti di masa lalu maupun kemungkinan-kemungkinan intervensi dari luar yang inkonstitusional dan tidak proporsional. Karena itu, persoalannya adalah bagaimana konsistensi TNI sendiri maupun komponen bangsa lain terhadap format dan ketentuan-ketentuan tersebut.

Fungsi TNI bagi Negara

Fungsional tidaknya TNI bagi negara, terletak pada bagaimana negara memosisikan TNI sebagai bagian dari komponen bangsa. Posisi tersebut sudah ditetapkan dengan jelas dalam beberapa produkproduk konstitusional, baik ketetapanketetapan MPR maupun undang-undang, yaitu Tap MPR No: VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI-POLRI, Tap MPR No: VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan POLRI, Susunan dan Kedudukan TNI, serta Tugas Bantuan dan Keikutsertaan TNI dalam Penyelenggaraan Negara.

Undang-Undang No 3/2002 tentang Pertahanan Negara, antara lain dalam Pasal 10 dan 11 diatur tentang peran, tugas, kedudukan dan pengerahan TNI, dan Undang-Undang No 34/2004 tentang TNI yang lebih luas mewadahi tatanan yang telah ada sebelumnya dan beberapa ketentuan lain. Di antara ketetapan penting dalam undang-undang ini ialah penegasan bahwa semua pelaksanaan tugas pokok TNI dilaksanakan berdasarkan “kebijakan dan keputusan politik negara” (Pasal 7, ayat 3).

Persoalannya, apakah produk-produk perundang- undangan yang ada tersebut telah menjadikan dan menjamin TNI lebih fungsional? Apakah “kebijakan dan keputusan politik negara” yang sudah ada maupun yang akan datang telah menjadikan dan akan menjamin TNI lebih fungsional? Di sinilah peran penting pemerintah dan DPR dalam memfungsionalisasikan peran TNI. Fungsional, produktif, optimal atau tidaknya peran TNI sangat tergantung dengan bagaimana kebijakan dan keputusan politik negara dalam memosisikan dan mengoperasionalkan TNI.

Fungsi TNI bagi Masyarakat

Dengan keanekaragaman masyarakat bangsa Indonesia, memang tidak mudah untuk memperoleh jawaban yang merepresentasikan pendapat seluruh masyarakat. Terlebih dalam era reformasi saat ini masyarakat cenderung terdiferensiasi dalam kelompok-kelompok yang tidak sedikit jumlahnya, bentuk dan macam kepentingannya. Salah satu poin hasil penelitian TNI bekerja sama dengan Pusat Studi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (PUSDEHAM) di 10 Provinsi dengan 1.200 responden masyarakat sipil, hasilnya menunjukkan 92% orang responden masyarakat mengakui TNI saat ini sudah lebih fungsional (31% menyatakan jelas sudah fungsional dan 61% menyatakan sudah fungsional meski kurang bisa menjelaskan).

Hal itu sejalan dengan pendapat mereka bahwa 92,40% menyatakan TNI sudah berubah (31% jelas sekali perubahannya dan 61,40% menyatakan sudah berubah tetapi kurang bisa menjelaskan perubahan itu). Yang pasti, mereka mengakui, jika dibanding kondisi masa lalu, komitmen dan konsistensi TNI untuk berubah cukup luar biasa. Masalahnya, apakah perubahan TNI sejalan dan diimbangi perubahan atau reformasi komponen bangsa lain dalam kerangka reformasi nasional? Sebab (kembali pada prinsip perubahan dalam perspektif fungsionalis struktural), perubahan atau reformasi dalam sistem sosial harus berlangsung dalam keselarasan dan sinergitas dengan arah dan dinamika perubahan seluruh komponen yang ada.

Karena itu, jika keselarasan ini tidak ada, maka berarti reformasi yang ada belum menjadikan TNI maupun bangsa ini benar-benar reformis dan fungsional. Dengan demikian, untuk menjawab pertanyaan apakah TNI (dengan 9 tahun reformasi internalnya) saat ini telah lebih fungsional, tentu tidak cukup hanya dengan melihat bagaimana catatan progres reformasi TNI saja, tetapi juga harus melihat bagaimana progres reformasi komponen bangsa lainnya dalam kerangka reformasi nasional. Bagaimanapun, dalam penataan kehidupan bangsa ini, reformasi TNI hanyalah bagian dari reformasi nasional. Dirgahayu TNI!

Baca "Opini" Lainnya

Disiplin, Militansi, Semangat Nasionalisme, Patriotisme dan Nilai-Nilai Luhur Bangsa Menuju Indonesia Yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil Dan Makmur Perlu Lebih Ditingkatkan

Panglima TNI Jendral Moeldoko

Pengumuman

Minggu, 12 Oktober 2014
PENERIMA PENGHARGAAN INOVASI PANGLIMA TNI 2014
Selasa, 5 Februari 2013
Lambang Mabes TNI Yang Baru
Kamis, 31 Mei 2012
Call Center

Polling

Informasi apa yang paling Anda butuhkan dari website ini ?

 
AGENDA KEGIATAN
pendidikan
patriot
download
download
download
persyaratan
beasiswa
PSDP
LPSE
pendidikan

Video TNI